Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syarat Cawapres Ganjar Versi Hary Tanoe: Punya "Chemistry" dan Bisa Tarik Suara

Kompas.com - 24/09/2023, 10:56 WIB
Regi Pratasyah Vasudewa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo menilai, sosok bakal calon wakil presiden (bacawapres) pendamping Ganjar Pranowo haruslah memiliki kedekatan yang baik.

"Kalau saya sederhana yang mendampingi Pak Ganjar harus yang memiliki chemistry dengan Pak Ganjarnya sendiri, karena mereka harus kerja sama baik yang pertama itu," kata Hary Tanoe kepada Wartawan di Halte BEI, Jakarta Selatan, Minggu (24/9/2023).

Selain chemistry, sosok tersebut juga  harus memiliki elektabilitas tinggi untuk mendukung upaya pemenangan Ganjar.

Baca juga: Soal Peluang Megawati Bertemu Prabowo, Ganjar: Bagus, Supaya Rakyat Tak Curiga

"Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah yang bisa menambah suara yang signifikan," jelasnya

"Sehingga total suara Pak Ganjar dan total suara Cawapresnya itu bisa maksimal," tambahnya.

Ia mengatakan, diusungnya Ganjar sebagai bakal calon presiden (bacapres) bertujuan untuk memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Oleh karenanya, Ganjar perlu didukung oleh sosok bacawapres yang tak kalah mumpuni.

"Kalau saya itu karena Pak Ganjar ini maju untuk menang jadi cawapresnya juga harus yang gede," katanya.

Baca juga: Kaesang Beda Partai dengan Jokowi, Ganjar: Ya Itu Hak Politik

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat mengungkap, adanya nama kandidat bacawapres pendamping Ganjar Pranowo selain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno.

"Ada (nama lain). Makanya ditunggu saja ya. Kapan momen yang tepat. Jadi kita tunggu kata Pak Hasto element of surprise," kata Djarot ditemui di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/9/2023).

Berdasarkan catatan Kompas.com, terpentalnya nama Ridwan Kamil dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari bursa bacawapres Ganjar karena sudah mendukung Prabowo Subianto sebagai bacapres.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan, nama AHY dicoret karena Demokrat memilih gabung dalam koalisi pendukung Prabowo.

"Tadinya kan memang muncul namanya Mas AHY namun karena Demokrat sudah memutuskan untuk pindah atau menentukan dengan Mas Prabowo ya tentu saja sepertinya tak mungkin," kata Puan di Pondok Pesantren Al Hamid, Jakarta pada 18 September 2023.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com