Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/09/2023, 16:10 WIB
Dwi Nur Hayati ,
Amalia Purnama Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) terus memperkuat kerja sama pada bidang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Digital Government Cooperation (DGCC) Forum.

Kegiatan yang terselenggara atas kolaborasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bersama Ministry of the Interior and Safety (MoIS) dan National Information Society Agency (NIA) itu membahas pelaksanaan kerja sama pada 2023 dan rencana proyek kerja sama pada 2024.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, hubungan diplomatik Republik Indonesia (RI) dan Republik Korsel menginjak usia ke-50 tahun pada 2023.

Kedua negara tersebut, kata dia, terus berupaya meningkatkan hubungan dan kerja sama, baik secara bilateral, regional, maupun multilateral.

Baca juga: Multilateral Naval Exercise Komodo 2023 Digelar di Makassar, Jadi yang Terbesar Sepanjang Sejarah

“Eratnya hubungan dan kerja sama ini tentu didukung oleh sifat komplementaritas sumber daya dan keunggulan yang dimiliki Indonesia dan Korea, di samping proses kemajuan ekonomi dan politik yang sangat baik, menjadikan peluang kerja sama di berbagai sektor semakin terbuka lebar,” kata Anas saat membuka DGCC Forum di Jakarta, Jumat (22/9/2023).

Pemerintah Indonesia dan Korsel melakukan proyek kerja sama terkait strategi pengembangan digital ID dan strategi digitalisasi dalam pengentasan kemiskinan pada 2023.

Sementara itu, perpanjangan proyek kerja sama DGCC pada 2024 terdapat beberapa usulan proyek kerja sama dari Komite DGCC, termasuk dukungan upaya pemerintah dalam melakukan digitalisasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) nanti menjadi smart city pada aspek smart government.

Baca juga: Muasal Big Data, Kekayaan di Era Modern

“Usulan kerja sama tersebut meliputi penggunaan big data dan artificial intelligence (AI) untuk layanan administrasi pemerintah, desain teknologi berbasis open source, dan desain big data dalam penyediaan layanan,” jelas Anas.

Menurutnya, penguatan kemitraan strategis antara Korsel dan Indonesia dibutuhkan untuk pembangunan masa depan bersama. Khususnya, penguatan di bidang transformasi digital yang bukan hanya sekedar aspirasi melainkan sebuah kebutuhan.

Ia mengungkapkan bahwa transformasi digital Indonesia saat ini juga sudah on the track dengan transformasi digital sebagai akselerator dalam melakukan percepatan pembangunan.

“Interoperabilitas sistem dan aplikasi terus dilakukan untuk mewujudkan layanan terpadu secara nasional. Namun demikian, kami terus berupaya dan mempelajari best practice di berbagai negara, khususnya Korsel untuk memperkuat terobosan transformasi digital di Indonesia,” ujar Anas.

Baca juga: Ramai soal Pengawasan Dompet Digital, Benarkah Tidak di Bawah OJK?

Siap bantu Indonesia di bidang pemerintahan digital

Pada kesempatan yang sama, Presiden National Information Society Agency (NIA) Jong Sung Hwang mengatakan, pihaknya akan secara aktif membantu Indonesia di bidang pemerintahan digital.

Bantuan tersebut, kata dia, seperti yang dilakukan pihaknya dengan membuat NIA pada 1987 untuk membantu digitalisasi pemerintah Korsel.

“Pemerintah Korsel dulunya memiliki 17.060 sistem silo, namun mereka dapat mengintegrasikan semuanya dalam layanan all in one,” jelas Sung Hwang.

Baca juga: Pastikan Kelancaran Proses Seleksi CASN, BKN Sediakan 3 Layanan Helpdesk

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pada era pemerintahan digital, segala sesuatunya harus berjalan dengan benar dan data harus mudah digunakan.

“Biasanya penyiapan data memakan banyak waktu, tetapi dengan infra data dapat memakan waktu yang lebih cepat dan data lebih mudah digunakan,” imbuh Sung Hwang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Bawaslu Akan Rekrut Pengawas Pemungutan Suara via Pos di Hong Kong dan Makau

Bawaslu Akan Rekrut Pengawas Pemungutan Suara via Pos di Hong Kong dan Makau

Nasional
Firli Bahuri Tersangka Korupsi, Ajudan Ditarik KPK

Firli Bahuri Tersangka Korupsi, Ajudan Ditarik KPK

Nasional
Otto Hasibuan Gabung TKN Prabowo-Gibran, Langsung Jadi Wakil Ketua

Otto Hasibuan Gabung TKN Prabowo-Gibran, Langsung Jadi Wakil Ketua

Nasional
Terima Aspirasi Anak Muda Merauke, Ganjar Janji Perbanyak 'Creative Hub' untuk Mudahkan Cari Kerja

Terima Aspirasi Anak Muda Merauke, Ganjar Janji Perbanyak "Creative Hub" untuk Mudahkan Cari Kerja

Nasional
KPK Tak Beri Bantuan Hukum ke Firli Bahuri

KPK Tak Beri Bantuan Hukum ke Firli Bahuri

Nasional
Bawaslu Ungkap Kerawanan Pencoblosan Pemilu 2024 lewat Pos di Hong Kong dan Makau

Bawaslu Ungkap Kerawanan Pencoblosan Pemilu 2024 lewat Pos di Hong Kong dan Makau

Nasional
Kemendag Siap Dukung Kebutuhan Operasi Freeport untuk Smelter Kedua di GresikĀ 

Kemendag Siap Dukung Kebutuhan Operasi Freeport untuk Smelter Kedua di GresikĀ 

Nasional
Ditanya Solusi Damaikan Papua, Ganjar Tekankan Pentingnya Keadilan

Ditanya Solusi Damaikan Papua, Ganjar Tekankan Pentingnya Keadilan

Nasional
Pelanggaran Kampanye di Media Sosial, Bagaimana Aturan dan Sanksinya?

Pelanggaran Kampanye di Media Sosial, Bagaimana Aturan dan Sanksinya?

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI AU, dari Irjenau hingga Kadisminpersau

KSAU Pimpin Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI AU, dari Irjenau hingga Kadisminpersau

Nasional
Kampanye di Bogor, Anies Janji Bangun Transportasi Umum yang Lebih Luas dan Terjangkau

Kampanye di Bogor, Anies Janji Bangun Transportasi Umum yang Lebih Luas dan Terjangkau

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Harap Netralitas Aparat Bukan Hanya 'Lip Service'

TPN Ganjar-Mahfud Harap Netralitas Aparat Bukan Hanya "Lip Service"

Nasional
Pulang Kampanye dari Bogor, Anies Pilih Naik KRL

Pulang Kampanye dari Bogor, Anies Pilih Naik KRL

Nasional
Kampanye di GOR Ciracas, Anies Singgung Penggusuran Kampung Akuarium

Kampanye di GOR Ciracas, Anies Singgung Penggusuran Kampung Akuarium

Nasional
Pemerintah RI Hapus Kamerun dari Negara 'Calling Visa', Faktor Ekonomi Jadi Pertimbangan

Pemerintah RI Hapus Kamerun dari Negara "Calling Visa", Faktor Ekonomi Jadi Pertimbangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com