Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prediksi Cuaca Buruk Jelang Pencoblosan, KPU Segera Simulasi Distribusi Logistik di Kepulauan

Kompas.com - 21/09/2023, 19:33 WIB
Vitorio Mantalean,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI segera melakukan simulasi distribusi logistik di wilayah kepulauan dan daerah terluar.

Hal ini berkaitan dengan upaya lembaga penyelenggara pemilu itu memitigasi puncak musim hujan yang kemungkinan melanda jelang hari pemungutan suara 14 Februari 2023.

Sebagai informasi, logistik pemilu sudah harus didistribusikan KPU kabupaten/kota agar tiba di tempat pemungutan suara (TPS) sehari sebelum pencoblosan.

"Rencananya akan ada 3 daerah dengan kategori terjauh, karakter kepulauan, daerah terluar dan daerah perkotaan karena dinamikanya beda-beda," ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kepada wartawan, Kamis (22/9/2023).

Baca juga: Hari Pencoblosan di Puncak Musim Hujan, KPU Siapkan Manajemen Risiko Bencana

"Berdasarkan beberapa simulasi itu nanti akan dijadikan semacam buku panduan, pegangan bagi teman-teman KPU provinsi, kabupaten/kota untuk tata kelola logistik, terutama SOP penerimaan barang, bongkar muat barang, sortir, lipat, dan seterusnya sampai tingkat TPS," jelasnya

Dalam simulasi itu, KPU akan menguji coba situasi dan kejadian riil di lapangan, mulai dari siapa yang bertanggung jawab dalam bongkar-muat logistik, apa alat kerja yang dipakai untuk memeriksa, pencatatan jumlah logistik yang diterima, sampai pembuatan berita acara sebagai langkah antisipasi kekurangan, salah hitung, atau salah pengemasan.

Sebelumnya, KPU sudah melangsungkan uji coba itu untuk wilayah perkotaan, dengan kantor KPU Kabupaten Bogor sebagai lokasi simulasi karena memiliki wilayah cakupan dan daftar pemilih terbanyak di tingkat kota/kabupaten.

Koordinator Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI, Yulianto Sudrajat, menyebut Banggai, Sulawesi Tengah dan Morotai, Maluku Utara, serta Sabu Raijua, NTT sebagai daftar lokasi simulasi distribusi logistik dalam waktu dekat.

Baca juga: KPU-Bawaslu Klaim Siap Hadapi Pilkada 2024 yang Akan Dipercepat Pemerintah

"Karena ini harus melalui kapal, belum lagi faktor cuaca dan sebagainya, maka kami harus mengetahui betul lapangan," ucao pria yang akrab disapa Drajat itu, Kamis.

"Baru kali ini kami mengadakan simulasi untuk distribusi logistik. Sebelumnya simulasi biasanya pemungutan penghitungan suara, simulasi rekapitulasi (hasil penghitungan suara)," ungkapnya.

Drajat juga mengeklaim bahwa KPU telah memiliki peta jalur transportasi, baik laut maupun udara, serta menjalin komunikasi dengan TNI dan Polri untuk perbantuan sarana-prasarana distribusi logistik ke daerah terpencil.

Penelusuran Kompas.com, faktor cuaca berperan cukup penting dalam terjadinya keterlambatan distribusi logistik pada Pemilu 2019.

Baca juga: KPU Buat Zonasi Pengadaan Paket Logistik Pemilu 2024

Dalam penelitian berjudul Evaluasi dan Perbaikan Desain Distribusi Logistik Pemilu Melalui Penerapan Manajemen Logistik yang terbit di Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 3 No. 1 (2021), kendala teknis, geografis, dan cuaca menyebabkan keterlambatan suplai logistik di 2.767 TPS.

Hal ini menyebabkan terganggunya jadwal tahapan lipat/sortir surat suara, pengepakan, dan distribusi logistik ke TPS.

Di Medan, tahun 2019, banjir yang melanda gudang KPU Kota Medan menyebabkan keterlambatan pengiriman logistik pemilu menjelang hari pemungutan suara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak di Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak di Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com