Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Ingin Benahi Tata Niaga Pertanian Supaya Petani Sejahtera

Kompas.com - 19/09/2023, 17:47 WIB
Fika Nurul Ulya,
Tatang Guritno,
Aryo Putranto Saptohutomo

Tim Redaksi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengatakan, tata kelola pertanian harus diubah supaya para petani lebih sejahtera dan merasakan manfaat dari hasil tani yang mereka olah.

"Di ujung kita menginginkan agar harga kebutuhan pokok menurun, biaya kebutuhan pokok lebih murah. Di sisi lain, kesejahteraan dari para petani lebih tinggi," kata Anies dalam kegiatan "Bacapres Bicara Gagasan" Mata Najwa di Grha Saba Pramana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa (19/9/2023).

Anies mengatakan, salah satu persoalan yang terjadi dalam tata niaga pertanian adalah biaya pengolahan pertanian lebih tinggi dari hasil produksi.

Baca juga: Anies Sebut Pengusaha Besar Takut Membantunya karena Diperiksa Alat Negara

Menurut dia, indikator sederhana buat mengukur kesejahteraan petani adalah mereka harus bisa menabung dari hasil bertani.

"Pakai indikator sederhana, petani bisa menabung. Selama petani tidak bisa menabung maka biaya operasinya, biaya produksinya tidak sebanding dengan pendapatannya," ujar Anies.


Anies menilai jika harga beras mahal tetapi bisa memakmurkan petaninya maka artinya ongkos produksi bisa tercukupi dari hasil pertaniannya.

Baca juga: Anies Sebut Perlakuan Aparat Penegak Hukum Tak Setara: Lawan Disentuh Terus

Akan tetapi, kata Anies, situasi yang terjadi saat ini adalah ketika masyarakat mengeluhkan harga beras semakin mahal, tetapi petaninya justru tidak sejahtera.

"Uangnya hilang di jalan. Tata niaga ini dikoreksi dan mafia-mafia pertanian terkait produk pertanian ini harus diperangi secara tuntas karena merekalah sumber masalah yang ada di tempat ini," ucap Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com