Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Sebut Mafia Pertanian Harus Diperangi karena Jadi Sumber Masalah

Kompas.com - 19/09/2023, 17:43 WIB
Fika Nurul Ulya,
Tatang Guritno,
Aryo Putranto Saptohutomo

Tim Redaksi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengatakan, mafia pertanian harus diperangi karena dianggap sumber masalah tingginya harga kebutuhan pokok dan kesejahteraan petani.

"Mafia-mafia terkait produk pertanian ini harus diperangi secara tuntas karena merekalah sumber masalah yang ada di tempat ini," kata Anies dalam kegiatan "Bacapres Bicara Gagasan" Mata Najwa di Grha Saba Pramana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa (19/9/2023).

Anies mengatakan, masyarakat membutuhkan tata kelola kebutuhan dasar yang lebih baik.

Baca juga: Anies soal Penegakan Hukum: Kawan Tak Tersentuh, Lawan Tersentuh

Dia mencontohkan persoalan kebutuhan dasar yang dirasakan masyarakat adalah harga beras. Menurut Anies, jika biaya hidup tinggi dan harga kebutuhan pokok melonjak, maka masyarakat semakin memberatkan warga yang berstatus prasejahtera.


"Kalau harga beras mahal tapi petaninya makmur, artinya uangnya berujung di petani. Tapi situasi yang kita hadapi adalah berasnya harganya mahal, petaninya tidak sejahtera. Uangnya hilang di jalan. Tata niaga ini harus dikoreksi," ujar Anies.

Baca juga: Anies Baswedan: Selama Menulis Indonesia Masih Pakai Wakanda, Kebebasan Masih Rendah

Sebanyak 2 bakal capres lain, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, juga dijadwalkan akan hadir dalam kegiatan itu. Anies mendapat giliran pertama tampil mengemukakan gagasan, yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan para peserta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com