Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Gemuk Prabowo, Janjikan Kemenangan atau Rawan Tumbang?

Kompas.com - 19/09/2023, 05:15 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerbong Koalisi Indonesia Maju pendukung bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto kian gemuk. Pasalnya, Partai Demokrat memutuskan bergabung.

Demokrat memang belum resmi menyatakan dukungan buat Prabowo. Katanya, sikap partai bintang mercy itu akan diumumkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) partai, Kamis (21/9/2023).

Namun demikian, AHY dan ayahya yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hadir dalam pertemuan elite partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/9/2023).

Hadir dalam pertemuan itu, Prabowo sebagai bakal capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta. Keempat partai ditambah Partai Bulan Bintang (PBB) merupakan anggota Koalisi Indonesia Maju.

Baca juga: SBY Melukis Langkah Demokrat: Kecewa Nasdem dan Anies, Kini Dukung Prabowo

Selain keempat tokoh tersebut, hadir pula Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Agus Jabo, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha, dan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana.

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan, partainya bergabung ke Koalisi Indonesia Maju demi kepentingan bangsa dan negara.

"Dasarnya adalah kepentingan rakyat bangsa dan negara," kata Herzaky saat dihubungi Kompas.com, Senin (18/9/2023).

"Kami sudah menelusuri semua kemungkinan dan kami memilih mendukung Pak Prabowo Subianto," ucapnya.

Paling gemuk

Jika Demokrat bergabung ke koalisi pendukung Prabowo, maka, besar kemungkinan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 akan diramaikan oleh tiga poros politik.

Pertama, Koalisi Indonesia Maju yang mendukung pencapresan Prabowo, terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, dan Partai Demokrat. Selain itu, ada pula PBB dan Partai Gelora sebagai parpol non Parlemen.

Baca juga: PDI-P Tunggu Demokrat Umumkan secara Resmi Dukungan ke Prabowo

Lalu, ada Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang menjagokan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai capres-cawapres. Keduanya didukung oleh Partai Nasdem, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketiga, PDI Perjuangan yang mencapreskan Ganjar Pranowo, didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan dua parpol non Parlemen yakni Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Hanura.

Dengan pemetaan demikian, koalisi pendukung Prabowo menjadi yang paling gemuk, sekaligus mengantongi modal suara terbesar dari Pilpres 2019. Perinciannya sebagai berikut:

Koalisi pendukung Prabowo

  • Partai Gerindra: 12,57 persen atau 78 kursi
  • Partai Golkar: 12,31 persen atau 85 kursi
  • Partai Demokrat: 7,77 persen atau 54 kursi
  • PAN: 6,84 persen atau 44 kursi
  • Total: 39,4 persen atau 261 kursi DPR RI

Koalisi pendukung Anies

  • Partai Nasdem: 9,05 persen atau 59 kursi
  • PKB: 9,69 persen atau 58 kursi
  • PKS: 8,21 persen atau 50 kursi
  • Total: 26,95 persen atau 167 kursi DPR RI

Baca juga: Alasan Demokrat Pilih Dukung Prabowo di Pilpres 2024...

Koalisi pendukung Ganjar

  • PDI-P: 19,33 persen atau 128 kursi
  • PPP: 4,52 persen atau 19 kursi
  • Total: 23,85 persen atau 147 kursi DPR RI

Ketiga poros koalisi memenuhi presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden yang mensyaratkan capres-cawapres diusung partai atau gabungan partai dengan minimal perolehan 20 persen dari kursi DPR RI atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2019.

Menang atau tumbang?

Meski jadi koalisi paling gemuk, Prabowo dinilai belum tentu memenangkan Pemilu 2024. Besar kecilnya koalisi partai politik dianggap tak menjamin kemenangan capres-cawapres.

“Dalam kontestasi pilpres, tidak selalu linear antara kemenangan dengan jumlah banyaknya partai dalam koalisi,” kata Direktur Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi, kepada Kompas.com, Senin (18/9/2023).

Ari menyebut, semakin gemuk koalisi, justru semakin rumit membangun koordinasi antarpartai politik. Baik itu untuk menentukan cawapres, maupun ketika mempersiapkan kampanye.

Meski bekerja sama dalam satu koalisi, setiap parpol diyakini akan mementingkan ego masing-masing. Parpol cenderung ingin memenangkan partai mereka sendiri ketimbang capres-cawapres yang mereka dukung.

“Ego partai pasti ingin memenangkan partai, bukan sosok capres,” ujarnya.

Lagipula, lanjut Ari, dukungan massa partai politik tak selalu sejalan dengan kandidat capres-cawapres. Artinya, meski suara koalisi besar dan beragam dari berbagai partai, belum tentu massa pendukungnya memilih capres-cawapres yang diusung koalisi tersebut.

“Hasil survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) membuktikan kalau loyalitas kader partai tidak identik selalu memilih capres-cawapres yang diusung partainya,” kata Ari.

“Misalnya Demokrat, kefanatikan kader dan simpatisan Demokrat ternyata ada yang memilih Ganjar di 33 persen, sementara yang memilih Anies masih 22 persen dan yang memilih Prabowo di 39 persen,” tutur dosen Universitas Indonesia (UI) itu.

Baca juga: Demokrat: AHY Pamit ke Puan Sebelum Dukung Prabowo, Minta Maaf Tak Bisa Bersama

Hal yang sama juga diungkap oleh Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam.

Memang, koalisi Prabowo bakal menjadi yang paling besar dibanding gerbong Anies maupun koalisi Ganjar. Jika mesin politik partai-partai pendukung Prabowo bisa bekerja optimal, di atas kertas potensi kemenangan Menteri Pertahanan itu terbuka lebar.

Namun, Umam menekankan, gemuknya koalisi partai politik tak selalu beriringan dengan kemenangan.

“Besarnya angka kekuatan koalisi tidak menjamin kemenangan pasangan capres-cawapres dalam pilpres di Indonesia,” tutur dosen Universitas Paramadina itu.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com