Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Gemuk Prabowo, Janjikan Kemenangan atau Rawan Tumbang?

Kompas.com - 19/09/2023, 05:15 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

Koalisi pendukung Ganjar

  • PDI-P: 19,33 persen atau 128 kursi
  • PPP: 4,52 persen atau 19 kursi
  • Total: 23,85 persen atau 147 kursi DPR RI

Ketiga poros koalisi memenuhi presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden yang mensyaratkan capres-cawapres diusung partai atau gabungan partai dengan minimal perolehan 20 persen dari kursi DPR RI atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2019.

Menang atau tumbang?

Meski jadi koalisi paling gemuk, Prabowo dinilai belum tentu memenangkan Pemilu 2024. Besar kecilnya koalisi partai politik dianggap tak menjamin kemenangan capres-cawapres.

“Dalam kontestasi pilpres, tidak selalu linear antara kemenangan dengan jumlah banyaknya partai dalam koalisi,” kata Direktur Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi, kepada Kompas.com, Senin (18/9/2023).

Ari menyebut, semakin gemuk koalisi, justru semakin rumit membangun koordinasi antarpartai politik. Baik itu untuk menentukan cawapres, maupun ketika mempersiapkan kampanye.

Meski bekerja sama dalam satu koalisi, setiap parpol diyakini akan mementingkan ego masing-masing. Parpol cenderung ingin memenangkan partai mereka sendiri ketimbang capres-cawapres yang mereka dukung.

“Ego partai pasti ingin memenangkan partai, bukan sosok capres,” ujarnya.

Lagipula, lanjut Ari, dukungan massa partai politik tak selalu sejalan dengan kandidat capres-cawapres. Artinya, meski suara koalisi besar dan beragam dari berbagai partai, belum tentu massa pendukungnya memilih capres-cawapres yang diusung koalisi tersebut.

“Hasil survei terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) membuktikan kalau loyalitas kader partai tidak identik selalu memilih capres-cawapres yang diusung partainya,” kata Ari.

“Misalnya Demokrat, kefanatikan kader dan simpatisan Demokrat ternyata ada yang memilih Ganjar di 33 persen, sementara yang memilih Anies masih 22 persen dan yang memilih Prabowo di 39 persen,” tutur dosen Universitas Indonesia (UI) itu.

Baca juga: Demokrat: AHY Pamit ke Puan Sebelum Dukung Prabowo, Minta Maaf Tak Bisa Bersama

Hal yang sama juga diungkap oleh Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam.

Memang, koalisi Prabowo bakal menjadi yang paling besar dibanding gerbong Anies maupun koalisi Ganjar. Jika mesin politik partai-partai pendukung Prabowo bisa bekerja optimal, di atas kertas potensi kemenangan Menteri Pertahanan itu terbuka lebar.

Namun, Umam menekankan, gemuknya koalisi partai politik tak selalu beriringan dengan kemenangan.

“Besarnya angka kekuatan koalisi tidak menjamin kemenangan pasangan capres-cawapres dalam pilpres di Indonesia,” tutur dosen Universitas Paramadina itu.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com