Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan Lemhannas Getol Usulkan Pembentukan Angkatan Siber di TNI

Kompas.com - 18/09/2023, 19:25 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengusulkan pembentukan angkatan siber di TNI untuk melengkapi tiga matra yang sudah ada, yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).

Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto mengungkapkan, ancaman terhadap Indonesia dalam beberapa tahun ke depan adalah terkait pertarungan antara Amerika Serikat (AS) dan China.

“Yang kemudian berpengaruh ke Indonesia,” kata Andi dalam konferensi pers di Kantor Lemhannas, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2023).

Andi mencontohkan tragedi Pearl Harbor pada 1941, di mana Jepang menyerang pangkalan militer AS.

“Jepang menyerang Pearl Harbor. Kemudian, pada Maret 1942, karena Jepang membutuhkan energi, membutuhkan minyak, Jepang kemudian masuk Balikpapan,” ujar Andi.

Baca juga: TNI Kaji Usulan Pembentukan Angkatan Siber untuk Lengkapi Tiga Matra

“Perangnya bukan antara Jepang dan Hindia Belanda, tetapi perang antara AS dan Jepang. Kira-kira situasinya akan mengulang,” katanya melanjutkan.

Dihubungkan dengan konteks ancaman saat ini, Andi mengatakan, Indonesia berpotensi menjadi sasaran AS maupun China.

“Serangan pertama mereka di era seperti ini pasti serangan siber. Kalau mereka ingin melakukan mengokupasi suatu titik di Indonesia, serangan pertama mereka pasti serangan udara,” kata Andi.

Andi mengungkapkan, setelah serangan siber, barulah pendaratan melalui laut.

Baca juga: Gubernur Lemhannas: Indonesia Alami 2.200 Serangan Siber Tiap Satu Menit

Namun, Andi mengatakan, tidak banyak negara yang bisa melakukan serangan siber ke Indonesia.

Andi menyebut ada sekitar empat negara yang bisa melancarkan serangan siber, meski ia tidak menyebut negara mana saja.

“Kalau ancamannya berkaitan dengan kemampuan siber, kemampuan udara di empat negara itu, maka kita punya PR (pekerjaan rumah) untuk melakukan modernisasi,” ujar Andi.

Andi mengungkapkan, Lemhannas sudah satu kali melakukan kajian serangan siber itu.

Oleh karena itu, Lemhannas saat ini mengusulkan peta jalan bagaimana meng-upgrade kemampuan siber yang dimiliki oleh TNI.

Baca juga: Munculnya Usulan Pembentukan Angkatan Siber TNI yang Dinilai Masih Prematur

“Nah itu yang menjadi konsentrasi kami untuk mengusulkan peningkatan kapasitas siber yang sekarang ada di TNI,” kata Andi.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com