Salin Artikel

Alasan Lemhannas Getol Usulkan Pembentukan Angkatan Siber di TNI

Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto mengungkapkan, ancaman terhadap Indonesia dalam beberapa tahun ke depan adalah terkait pertarungan antara Amerika Serikat (AS) dan China.

“Yang kemudian berpengaruh ke Indonesia,” kata Andi dalam konferensi pers di Kantor Lemhannas, Jakarta Pusat, Senin (18/9/2023).

Andi mencontohkan tragedi Pearl Harbor pada 1941, di mana Jepang menyerang pangkalan militer AS.

“Jepang menyerang Pearl Harbor. Kemudian, pada Maret 1942, karena Jepang membutuhkan energi, membutuhkan minyak, Jepang kemudian masuk Balikpapan,” ujar Andi.

“Perangnya bukan antara Jepang dan Hindia Belanda, tetapi perang antara AS dan Jepang. Kira-kira situasinya akan mengulang,” katanya melanjutkan.

Dihubungkan dengan konteks ancaman saat ini, Andi mengatakan, Indonesia berpotensi menjadi sasaran AS maupun China.

“Serangan pertama mereka di era seperti ini pasti serangan siber. Kalau mereka ingin melakukan mengokupasi suatu titik di Indonesia, serangan pertama mereka pasti serangan udara,” kata Andi.

Andi mengungkapkan, setelah serangan siber, barulah pendaratan melalui laut.

Namun, Andi mengatakan, tidak banyak negara yang bisa melakukan serangan siber ke Indonesia.

Andi menyebut ada sekitar empat negara yang bisa melancarkan serangan siber, meski ia tidak menyebut negara mana saja.

“Kalau ancamannya berkaitan dengan kemampuan siber, kemampuan udara di empat negara itu, maka kita punya PR (pekerjaan rumah) untuk melakukan modernisasi,” ujar Andi.

Andi mengungkapkan, Lemhannas sudah satu kali melakukan kajian serangan siber itu.

Oleh karena itu, Lemhannas saat ini mengusulkan peta jalan bagaimana meng-upgrade kemampuan siber yang dimiliki oleh TNI.

“Nah itu yang menjadi konsentrasi kami untuk mengusulkan peningkatan kapasitas siber yang sekarang ada di TNI,” kata Andi.

“Jadi tidak ada kaitannya dengan platform X, Twitter, atau disrupsi informasi. Ini kaitannya bagaimana negara lain kalau ingin menyerang Indonesia, maka pada saat itu seluruh radar Indonesia dibuat hitam,” ujarnya lagi.

Usulan pembentukan Angkatan Siber itu dikeluarkan Andi dalam Seminar Nasional Ketahanan Nasional Transformasi Digital Indonesia 2045 di Hotel Borobudur, Jakarta pada 7 Agustus 2023.

Menanggapi wacana tersebut, TNI mengaku sedang mengkajinya. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono mengatakan, usulan itu perlu dikaji secara ilmiah.

“Ini harus dikaji secara ilmiah,” kata Kapuspen saat ditemui usai pelantikan perwira di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada 9 Agustus 2023.

Julius berkaca pada Amerika Serikat yang juga memiliki Angkatan Siber, selain Angkatan Laut, Marinir, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara.

Oleh karena itu, menurut Julius, Mabes TNI sedang mengkaji terkait sumber daya manusia (SDM) apabila dibentuk Angkatan Siber.

“Runutan SDM-nya seperti apa, tamtama, korps-nya apa, bintaranya apa, kemudian perwiranya, terus berjenjang, kemudian pengembangan kariernya seperti apa,” kata Julius.

“Jadi banyak yang perlu dikaji lebih dalam, untuk menuju ke sana mungkin bisa dibicarakan, dikaji lebih dalam,” ujarnya lagi.

https://nasional.kompas.com/read/2023/09/18/19250521/alasan-lemhannas-getol-usulkan-pembentukan-angkatan-siber-di-tni

Terkini Lainnya

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Nasional
Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke