Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat "Move On": Berpaling dari Anies karena Ditikung Cak Imin, Kini Dukung Prabowo?

Kompas.com - 18/09/2023, 05:20 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat berpindah haluan. Sempat menyendiri usai hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan dari bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan, partai bintang mercy itu dikabarkan sudah punya tambatan baru.

Demokrat disebut bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM), mendukung pencapresan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Meski sikap ini belum resmi, namun, kabar merapatnya Demokrat ke koalisi pendukung Prabowo telah diumumkan elite partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju.

Dukung Anies, ditukung Imin

Dukungan Demokrat mulanya ditujukan buat Anies Baswedan. Isyarat dukungan ini tampak sejak Anies dideklarasikan sebagai bakal capres oleh Partai Nasdem, Oktober 2022.

Demokrat pun resmi menyatakan dukungan buat mantan Gubernur DKI Jakarta itu pada akhir Januari 2023. Bersamaan dengan itu, partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tersebut juga sepakat membentuk koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sejak saat itu, nama AHY santer dikabarkan jadi bakal cawapres yang potensial mendampingi Anies. Keduanya kerap tampil “mesra” di hadapan publik, pun baliho Anies-AHY banyak bertebaran di jalanan.

Baca juga: Zulhas Sebut Demokrat Gabung ke Koalisi Prabowo

Namun, akhir Agustus 2023, muncul kabar mengejutkan. Bukan AHY yang ditunjuk Anies jadi cawapres, melainkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Padahal, PKB sedianya telah berkoalisi dengan Partai Gerindra, mendukung pencapresan Prabowo.

Sementara, Demokrat mengeklaim, Anies sebelumnya telah meminta AHY buat jadi rekan duetnya. Penunjukan Cak Imin sebagai cawapres Anies disebut sebagai keputusan sepihak Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.

Merasa dikhianati, Jumat (1/9/2023), Demokrat resmi mencabut dukungan buat Anies, sekaligus hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

“Yang kita rasakan sekarang ini mereka tidak sidiq, tidak jujur, tidak amanah, berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati, tidak memegang komitmen dan janji-janjinya," kata Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam Sidang Majelis Tinggi Partai Demokrat yang digelar di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).

Adapun Anies dan Cak Imin resmi mendeklarasikan diri sebagai bakal capres-cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan pada Sabtu (2/9/2023).

Pasangan Anies Baswedan (kiri)-Muhaimin Iskandar (kanan) bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (tengah) ketika deklarasi bakal capres-cawapres dalam Pilpres 2024 di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9/2023).Facebook Anies Baswedan Pasangan Anies Baswedan (kiri)-Muhaimin Iskandar (kanan) bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (tengah) ketika deklarasi bakal capres-cawapres dalam Pilpres 2024 di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/9/2023).

Move on ke Prabowo?

Namun, Demokrat tak berlama-lama patah hati. Tiga hari setelah memutuskan berpaling dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, AHY mengaku sudah move on.

Putra sulung SBY itu menyebut, partainya membuka peluang untuk bergabung dengan koalisi lain. Namun, ia menekankan, Demokrat akan tetap berpolitik mengusung cita-cita perubahan dan perbaikan.

“Demokrat akan berikhtiar untuk bergabung dengan koalisi lain yang memiliki kesamaan cara pandang visi kebangsaan dan etika politik,” kata AHY di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).

Merespons manuver Demokrat ini, dua poros koalisi membuka pintu lebar-lebar. Baik koalisi pendukung Prabowo maupun koalisi pendukung bakal capres PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, mempersilakan Demokrat bergabung.

Seiring berjalannya waktu, arah dukungan Demokrat tampaknya condong ke Prabowo. Oleh elite partai politik Koalisi Indonesia Maju, Demokrat disebut telah bergabung ke poros mereka.

Para ketua umum parpol Koalisi Indonesia Maju bahkan menggelar pertemuan di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/9/2023) sore untuk menyambut bergabungnya Demokrat.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan membuka acara Diseminasi Perizinan Berusaha di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (11/9/2023). Acara ini dilaksanakan secara hibrida dan dihadiri sekitar 200 peserta secara fisik dan 1.000 peserta secara daring.DOK. Humas Kemendag Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan membuka acara Diseminasi Perizinan Berusaha di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (11/9/2023). Acara ini dilaksanakan secara hibrida dan dihadiri sekitar 200 peserta secara fisik dan 1.000 peserta secara daring.
Hadir dalam pertemuan itu, Prabowo sebagai bakal capres sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta. Keempat partai ditambah Partai Bulan Bintang (PBB) merupakan anggota Koalisi Indonesia Maju.

Selain keempat tokoh tersebut, hadir pula Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Agus Jabo, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha, dan Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana.

Kabarnya, dalam pertemuan itu hadir juga SBY yang tak lain merupakan Ketua Majelis Tinggi sekaligus mantan Ketua Umum Partai Demokrat. 

“SBY sudah di Hambalang,” kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, kepada Kompas.com, Minggu (17/9/2023).

“Ahlan wa sahlan saudaraku Partai Demokrat bergabung ke KIM,” tuturnya.

Sementara, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga mengatakan, salah satu alasan bergabungnya Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju ialah karena SBY nyaman dengan Prabowo. Viva bilang, SBY bakal ikut memperjuangkan kemenangan Menteri Pertahanan itu.

“Pak SBY sendiri menyatakan akan ikut turun gunung untuk mau memperjuangkan Pak Prabowo menjadi Presiden,” kata Viva Yoga saat ditemui di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu.

Demokrat angkat bicara

Terkait ini, Demokrat buka suara. Koordinator juru bicara Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, arah dukungan Partai Demokrat akan ditentukan dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas) partai pada Kamis (21/9/2023).

"Untuk keputusan resmi Demokrat bergabung dengan koalisi atau kerja sama untuk Pilpres 2024, akan disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, pada Rapimnas Partai Demokrat, hari Kamis, 21 September 2023," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Minggu (17/9/2023).

Herzaky mengakui bahwa SBY turut hadir dalam pertemuan bersama para ketua umum partai politik pendukung Prabowo di Hambalang, Minggu sore. Namun, menurutnya, kehadiran itu hanya silaturahmi biasa, bukan menandakan bergabungnya Demokrat ke Koalisi Indonesia Maju.

"Agenda hari ini adalah silaturahmi kebangsaan bersama presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono," kata Herzaky.

Baca juga: Demokrat Gabung KIM, Ketum Parpol Pendukung Prabowo Hadir di Hambalang

Lebih berpeluang

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, kunjungan SBY dalam pertemuan elite partai Koalisi Indonesia Maju mengisyaratkan dukungan Demokrat buat Prabowo. Ketimbang ke koalisi PDI-P, Demokrat memang dinilai lebih berpeluang berkongsi dengan Partai Gerindra.

Menurut Umam, langkah Demokrat ini tak lepas dari kebuntuan komunikasi antara SBY dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, yang terbangun sejak Pemilu 2004 lalu.

“Demokrat tampak kerepotan mengakses komunikasi langsung dengan Megawati yang menjadi veto player sekaligus penentu arah gerbong koalisi Ganjar. Konon ada barikade kuat di lingkaran Megawati yang membuat komunikasi politik PDI-P kurang fleksibel,” kata Umam kepada Kompas.com, Minggu (17/9/2023).

“Mungkin saja Megawati belum selesai dengan dirinya ketika menyikapi sejarah konflik politik masa lalu. Kondisi ini tentu berdampak serius pada cara pandang Demokrat yang menghendaki koalisi yang setara dan saling menghormati,” tuturnya.

Selain itu, Umam menyebut, mengutip survei sejumlah lembaga, basis pemilih loyal Demorkat lebih banyak yang mendukung Prabowo ketimbang Ganjar.

Dengan situasi demikian, akan lebih aman jika Demokrat berganti haluan ke Prabowo. Sebab, di kalangan akar rumput, manuver ini lebih minim guncangan dan turbulensi.

Baca juga: Demokrat Gabung KIM, PAN: SBY Nyaman dengan Prabowo

Demokrat sendiri juga telah menempatkan diri pada basis paradigma politik "tengah-moderat", di mana spektrum tengah saat ini diklaim oleh tim Prabowo.

Sementara, PDI-P sebagai pengusung utama Ganjar mengeklaim diri sebagai gerbong “kiri-progresif”, sedangkan Anies merepresentasikan kekuatan politik Islam.

“Karena itu, wajar jika Demokrat merasa tidak ada hambatan serius secara ideologis dengan koalisi Prabowo,” ujar Umam.

Ke depan, kata Umam, tantangan Demokrat adalah bagaimana meletakkan konsep “perubahan untuk perbaikan” yang mereka usung agar bisa melebur dengan semangat keberlanjutan yang diusung Koalisi Indonesia Maju yang identik dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Jika Demokrat bisa menjelaskan konsep perubahan dan perbaikan sebagai manifestasi dari konsep change and continuity, maka tidak akan ada kendala memadai dalam upaya Demokrat untuk melebur dengan koalisi pengusung Prabowo Subianto,” tutur dosen Universitas Paramadina itu.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatian

Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatian

Nasional
Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Nasional
Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Nasional
Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Keberhasilan Pertamina Kelola Blok Migas Raksasa, Simbol Kebangkitan untuk Kedaulatan Energi Nasional

Nasional
Momen Jokowi Sambut para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Momen Jokowi Sambut para Pemimpin Delegasi di KTT World Water Forum

Nasional
Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Buka WWF Ke-10 di Bali, Jokowi Singgung 500 Juta Petani Kecil Rentan Kekeringan

Nasional
Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Klarifikasi Harta, KPK Panggil Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta

Nasional
Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Kematian Janggal Lettu Eko, Keluarga Surati Panglima TNI hingga Jokowi, Minta Otopsi dan Penyelidikan

Nasional
Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF Ke-10

Presiden Joko Widodo Perkenalkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Hadapan Tamu Internasional WWF Ke-10

Nasional
Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Hadiri Makan Malam WWF Ke-10, Puan Disambut Hangat Jokowi sebagai Penyelenggara

Nasional
Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Harkitnas 2024, Jokowi: Mari Bersama Bangkitkan Nasionalisme

Nasional
Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Revisi UU Penyiaran: Demokrasi di Ujung Tanduk

Nasional
Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas 'Montblanc' Isi Uang Tunai dan Sepeda 'Yeti'

Gugat KPK, Sekjen DPR Protes Penyitaan Tas "Montblanc" Isi Uang Tunai dan Sepeda "Yeti"

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Bongkar Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan Dirjen Perkebunan Kementan Jadi Saksi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com