Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Industri Mebel RI Dulu Merajai Dunia, Kini Kalah dengan Vietnam dan Malaysia

Kompas.com - 14/09/2023, 17:00 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, industri mebel dalam negeri belum digarap dengan maksimal.

Dahulu, nama RI besar salah satunya karena sektor furnitur. Namun, kini, kalah dengan negara-negara tetangga.

Ini disampaikan Jokowi saat membuka Indonesia Mebel and Design Expo atau IFFINA 2023 yang digelar oleh Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) di Tangerang, Banten, Kamis (14/9/2023).

“Indonesia ini ranking 17, di bawah Vietnam yang ranking kedua, di bawah Malaysia ranking 12,” kata Jokowi.

“Saya ingat di tahun-tahun 90-an, kalau kita pameran di luar, entah di Jerman, di Italia, maupun di Perancis, kita itu kelihatan merajai. Sekarang kok bisa nomor 17,” tuturnya.

Baca juga: Ratas dengan Jokowi, Menpan-RB Sampaikan 7 Transformasi dalam RUU ASN

Jokowi bilang, potensi pasar mebel dunia begitu besar nilainya, mencapai 766 miliar dollar Amerika Serikat (AS).

Sementara, Indonesia baru memperoleh 2,8 miliar dollar AS. Nilai yang masih sangat kecil.

Padahal, kata Jokowi, modal yang dimiliki RI di sektor ini begitu besar, baik dari sisi bahan baku maupun sumber daya manusia (SDM).

“Ada sesuatu yang memang harus kita benarkan,” ujar mantan Ketua Asmindo Kota Solo itu.

Menurut Jokowi, belum optimalnya industri mebel yang digarap dalam negeri disebabkan karena para pengusaha tidak mau saling bekerja sama, terutama dengan perusahaan-perusahaan negara tetangga. Oleh karenanya, dia mendorong pelaku industri mebel lebih terbuka.

“Harus terbuka, mau berpartner dengan industri, perusahaan-perusahaan mebel dari luar, entah dari Eropa, entah dari Amerika, entah dari Cina, kita harus terbuka. Jangan dimiliki sendirilah urusan itu, terbuka dan mau berpartner,” katanya.

Pemerintah, kata Jokowi, juga terus mendorong agar pasar mebel dalam negeri tak dikuasai oleh produk-produk dari luar negeri.

Baca juga: 8 Sikap PP Muhammadiyah Terkait Bentrok di Rempang: Minta Jokowi Cabut PSN Rempang Eco City dan Tarik Pasukan

Apalagi, nilai impor mebel jumlahnya sangat besar. Tahun 2023 saja, tercatat Rp 1,1 triliun dari APBN dan APBD digunakan untuk belanja mebel dari luar negeri.

Dengan modal yang dimiliki negara, Jokowi yakin industri mebel Tanah Air dapat jadi sektor unggulan jika digarap serius.

“Artinya memang bolanya dari bapak ibu semuanya. Mau mandiri atau berpartner, atau mau mengambil pasar dalam negeri 100 persen, mestinya diambil Asmindo, mestinya,” tutur kepala negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com