Muzani Akui Perselisihan Kader Gerindra dan PDI-P di Semarang Bisa Berbahaya, jika...

JAKARTA KOMPAS.com - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani bercerita soal bagaimana partainya menyelesaikan perselisihan antara kader Gerindra dengan kader PDI Perjuangan di Semarang, Jawa Tengah.

Menurutnya, partainya perlu mengambil tindakan cepat agar persoalan ini tidak meluas.

"Belum lama ini saya dan Mas Hasto (Sekjen PDIP), terjadi problem tentang persoalan (di) Kota Semarang. Tapi kan harus dilakukan cepat, karena itu problem yang bisa membahayakan ke mana-mana," kata Muzani dalam Forum Diskusi Pemilu Keberagaman Menjadi Kekuatan Mewujudkan Pemilu Bermartabat di YouTube Kemenko Polhukam, Rabu (13/9/2023).

Baca juga: Sekjen Gerindra Ungkap Prabowo Tak Anggap Anies-Ganjar Rival, tapi Sahabat

Untuk menyelesaikan ini, Muzani menuturkan, pihaknya memanggil Ketua DPC Kota Semarang Joko Santoso yang diduga memukul kader PDIP.

Setelah mendapat bukti-bukti kuat dan mendukung, partai langsung mencopot Joko Santoso dari jabatannya.

"Kami harus melakukan tindakan tegas seperti itu, karena ini menurut kami bisa menjadi ancaman bagi kegiatan-kegiatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang Hendrar Prihadi akan menempuh jalur hukum atas pemukulan kader PDIP bernama Suparjiarto (58) oleh kader Partai Gerindra di Semarang, Jawa Tengah.

Baca juga: SBY Akrab dengan Prabowo di Acara Pepabri, Andika Perkasa Tak Yakin Demokrat Gabung Koalisi Gerindra

Adapun pemukulan itu terjadi pada Jumat (8/9/2023) pukul 21.45 WIB. Alasannya, kader PDIP memasang bendera di sekitar perkampungan tempat tinggal ketua gerindra daerah setempat.

Atas kejadian itu, Hendrar lantas melaporkan kepada Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, dan Hasto Kristiyanto.

Selanjutnya, Hasto memerintahkannya mengambil dua jalan, yaitu meredam emosi para kader di Jawa Tengah dan mengambil proses hukum.

"Pak Sekjen juga sudah menyampaikan pada kami untuk melaporkan persoalan ini ke ranah hukum," kata Hendrar Prihadi, di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (9/9/2023).