Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Menunggu "Breaking News" Ridwan Kamil

Kompas.com - 13/09/2023, 05:45 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Strategi “mengeluarkan banyak nama” serta mengaburkan pilihan akhir layaknya shadow boxing politics PDIP yang membuat lawan kerap keliru memetakan langkah.

Tunggu kejutan RK

Usai melaksanakan acara serah terima jabatan sebagai Gubernur Jawa Barat, 5 September 2023 lalu, Ridwan Kamil atau yang lebih dikenal dengan sebutan RK mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya akan mengumumkan hal penting atau breaking news pada minggu-minggu ini.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu juga tidak menampik kalau dirinya memang kerap bertemu dengan Megawati Soekarnoputri, tetapi pertemuannya terkait dengan rencana pembangunan patung Bung Karno di berbagai tempat.

Nama RK memang tengah menggoda dua koalisi. Tidak hanya koalisi PDIP, tetapi juga koalisi Gerindra.

Aspek keunggulan RK tidak saja terletak kepada elektoral, teritorial tetapi juga kultural. Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Tanah Air.

KPU mendata ada 35.714.901 pemilih di Jawa Barat yang memiliki hak suara di Pemilu 2024. Menang di Jawa Barat akan memberi konstribusi suara bagi capres.

Terlebih lagi, jika seorang capres juga bisa mendominasi suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur, maka kemenangan sudah berada dalam genggaman.

Elektabilitas RK sebagai cawapres di berbagai survei yang dihelat sejumlah lembaga survei juga demikian moncer di antara simulasi tiga nama dengan Sandiaga dan Erick Thohir beberapa bulan terakhir ini.

Litbang Kompas dengan periode survei 27 Juli – 7 Agustus 2023, RK unggul dari Sandiaga dan Erick Thohir.

Sebaliknya hasil Lembaga Survei Indonesia periode 1-8 Juli 2023, nama RK berada di runner up setelah Erick.

Sedangkan Indikator Politik Indonesia periode 20-24 Juni 2023, menempatkan nama Erick di posisi pertama dan RK di posisi dua.

Populi Center di periode 5 – 12 Juni 2023, RK kembali di posisi dua, tetapi setelah nama Sandiaga.

Dari aspek kultural, keterwakilan suku Sunda di tengah dominasi suku Jawa dan Bugis dalam pentas politik Pilpres akan semakin menggenapi potensi kemenangan seorang capres.

Selama sejarah Indonesia merdeka, baru Wapres Umar Wirahadikusumah pada era Presiden Soeharto yang berasal dari suku Sunda. Umar yang kelahiran Sumedang, menjadi Wapres di periode 1983-1988.

Golkar terbelah atau main dua kaki?

Semakin santernya “breaking news” dari RK serta kedekatannya dengan PDIP ikut membongkar tabiat Golkar selama ini.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com