Salin Artikel

Menunggu "Breaking News" Ridwan Kamil

Mirip dengan perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 jelang proses pendaftaran pasangan capres – cawapres pada 19 Oktober hingga 25 November 2023, “kocokan-kocokan dadu politik” kian nyaring terdengar.

Bahkan kabar terkiwari, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana memajukan masa pendaftaran mulai 10 hingga 16 Oktober 2023. Draft percepatan masa pendaftaran tersebut tinggal menunggu kesepakatan antara DPR-RI Komisi II, Menteri Dalam Negeri, KPU serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dari potensi munculnya pasangan capres – cawapres, hingga hari ini hanya pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar yang disokong Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang siap untuk memulai proses pendaftaran.

Sementara bakal capres Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, masih mencari pasangan yang paling “mengena di hati” sembari menunggu partai korban “PHP” alias pemberi harapan palsu, yakni Demokrat kemana akan melabuhkan koalisinya.

Gerindra masih menimang-nimang apakah nama Erick Thohir yang diajukan Partai Amanat Nasional (PAN), Airlangga Hartarto (Golkar), Yusril Ihza Mahendra (Partai Bulan Bintang) ataukah ada sosok lain di luar dari ke tiga nama tersebut untuk menjadi pendamping Prabowo.

Jika ingin dikerucutkan lagi, Prabowo kemungkinan mencoret nama Yusril dan Airlangga dari daftar kandidat cawapres kalau melihat elektoral keduanya begitu rendah dibanding nama Menteri BUMN Erick Thohir.

Gerindra pun juga “genit” menggunakan putri Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid untuk mencoba “mengail” suara dari pemilih Nadhatul Ulama. Kebutuhan Prabowo dan Yenny bertemu, yakni sama-sama memiliki “kekesalan” dengan Cak Imin.

Sedangkan di kubu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hanura dan Perindo masih menggodok sejumlah nama yang telah masuk radar amatan sebagai cawapres idol.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani pernah menyebut ada sejumlah nama yang menjadi calon pendamping Ganjar, yakni Menko Polhukam Mahfud MD, Ridwan Kamil, Ketua Bapilu PPP yang juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Ketua Umum PKB Cak Imin, Mantan Panglima TNI, Andika Perkasa, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono serta Menteri BUMN Erick Thohir.

Satu nama lagi masuk radar PDIP, yakni Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka sembari menunggu selesainya proses uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait syarat minimal capres – cawapres.

Dari perkembangan politik yang demikian cepat berubah, calon-calon pendamping Ganjar juga semakin tersaring. Nama Cak Imin, Erick Thohir, AHY, Andika serta Sandiaga semakin meredup. Justru tersisa dua nama yang semakin berkibar, yakni Mahfud MD serta Ridwan Kamil.

Jika melihat pola-pola PDIP dalam pengajuan nama pasangan capres – cawapres, “Banteng” kerap melakukan manuver maut di jelang akhir pendaftaran, yakni memasangkan nama yang selama ini justru tidak dikeluarkan.

Strategi “injury time” yang kerap digunakan PDIP dan koalisinya, kerap membuyarkan prediksi pengamat, bahkan koalisi yang lain sekalipun.

Menduetkan Jokowi dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Maruf Amin di Pilpres 2019, tentu tidak diantisipasi oleh Prabowo – Sandiaga Uno.

Strategi “mengeluarkan banyak nama” serta mengaburkan pilihan akhir layaknya shadow boxing politics PDIP yang membuat lawan kerap keliru memetakan langkah.

Tunggu kejutan RK

Usai melaksanakan acara serah terima jabatan sebagai Gubernur Jawa Barat, 5 September 2023 lalu, Ridwan Kamil atau yang lebih dikenal dengan sebutan RK mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya akan mengumumkan hal penting atau breaking news pada minggu-minggu ini.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu juga tidak menampik kalau dirinya memang kerap bertemu dengan Megawati Soekarnoputri, tetapi pertemuannya terkait dengan rencana pembangunan patung Bung Karno di berbagai tempat.

Nama RK memang tengah menggoda dua koalisi. Tidak hanya koalisi PDIP, tetapi juga koalisi Gerindra.

Aspek keunggulan RK tidak saja terletak kepada elektoral, teritorial tetapi juga kultural. Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Tanah Air.

KPU mendata ada 35.714.901 pemilih di Jawa Barat yang memiliki hak suara di Pemilu 2024. Menang di Jawa Barat akan memberi konstribusi suara bagi capres.

Terlebih lagi, jika seorang capres juga bisa mendominasi suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur, maka kemenangan sudah berada dalam genggaman.

Elektabilitas RK sebagai cawapres di berbagai survei yang dihelat sejumlah lembaga survei juga demikian moncer di antara simulasi tiga nama dengan Sandiaga dan Erick Thohir beberapa bulan terakhir ini.

Litbang Kompas dengan periode survei 27 Juli – 7 Agustus 2023, RK unggul dari Sandiaga dan Erick Thohir.

Sebaliknya hasil Lembaga Survei Indonesia periode 1-8 Juli 2023, nama RK berada di runner up setelah Erick.

Sedangkan Indikator Politik Indonesia periode 20-24 Juni 2023, menempatkan nama Erick di posisi pertama dan RK di posisi dua.

Populi Center di periode 5 – 12 Juni 2023, RK kembali di posisi dua, tetapi setelah nama Sandiaga.

Dari aspek kultural, keterwakilan suku Sunda di tengah dominasi suku Jawa dan Bugis dalam pentas politik Pilpres akan semakin menggenapi potensi kemenangan seorang capres.

Selama sejarah Indonesia merdeka, baru Wapres Umar Wirahadikusumah pada era Presiden Soeharto yang berasal dari suku Sunda. Umar yang kelahiran Sumedang, menjadi Wapres di periode 1983-1988.

Golkar terbelah atau main dua kaki?

Semakin santernya “breaking news” dari RK serta kedekatannya dengan PDIP ikut membongkar tabiat Golkar selama ini.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto menegaskan Golkar sepakat untuk tidak menerapkan konsep the winner takes it all pada Pemilu.

Artinya, Golkar berpandangan partai-partai politik di Indonesia harus bisa bekerja sama, entah siapa pun koalisi partai politik yang memenangi Pilpres 2024.

Bahkan seperti ingin membenarkan pendapatnya, Golkar bersikukuh kita semua adalah bagian dari Indonesia raya. Bukan seperti Amerika Serikat di mana demokrasi yang kebarat-baratan itu demokrasi yang the winner takes it all.

Airlangga mengibaratkan membangun Indonesia seperti tim nasional cabang olahraga yang membela nama Indonesia. Para pemain yang masuk tim nasional biasanya tidak hanya berasal dari klub yang sama, tetapi bisa berasal dari berbagai klub.

Dalam konteks politik, Airlangga menilai sistem tersebut bakal menciptakan pelaksanaan pemilu yang membahagiakan, bukan memecah belah bangsa.

Sekali lagi dengan jargon yang “merdu”, Airlangga berharap perbedaan pandangan masyarakat hanya pada 14 Februari 2024 pada saat masyarakat memilih dan mencoblos, sesudah itu kita diharapkan kembali bersama-sama (Kompas.com, 29/04/2023).

Menyikapi “breaking news” dengan semakin menguatnya nama RK dalam bidikan radar koalisi pendukung Ganjar, sikap elite Golkar terbelah.

Ketua Dewan Pakar Golkar, Agung Laksono tidak melarang RK berpasangan dengan Ganjar, bahkan menganggap minat koalisi penyokong Ganjar sebagai kehormatan bagi Golkar (Kompas.com, 08/09/2023).

Sembari menegaskan lagi komitmen Partai Golkar yang akan tetap bersama di Koalisi Indonesia Maju pendukung capres Prabowo, Agung Laksono mempersilahkan RK untuk “menjemput takdir” bersama Ganjar. Asal saja, RK maju atas nama pribadi dan tidak sebagai wakil ketua umum Partai Golkar.

Sebaliknya berbeda dari elite Golkar terhadap melambungnya nama RK ditunjukkan oleh salah satu wakil ketua umumnya, Ahmad Doli Kurnia Tandjung yang menyebut posisi cawapres dari Golkar hanya untuk Airlangga Hartarto.

Menurut Ahmad Doli, RK hanya diproyeksikan Golkar untuk kontestasi di Pilgub Jabar atau DKI pada Pilkada mendatang. Pertemuan-pertemuan RK dengan Megawati telah dilaporkan RK kepada Airlangga selaku ketua umum Golkar (Kompas.com, 11/09/2023).

Berkaca dari Pilpres 2014, Golkar juga pernah mengalami “cinta yang mendua”. Ketika Jokowi mengambil kader Golkar, Jusuf Kalla sebagai cawapres, sikap Golkar secara resmi mendukung pasangan Prabowo – Hatta Radjasa. Akibatnya suara Golkar di berbagai daerah menjadi tidak utuh alias pecah.

Jauh sebelumnya di Pilpres 2004, Golkar secara resmi mendeklarasikan pasangan Wiranto dan Salahuddin Wahid, tetapi Jusuf Kalla yang juga kader Golkar digaet oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

Pola Golkar yang “bermain dimana-mana” serta “selalu masuk kabinet” di setiap pemenang Pilpres menjadi tabiat Golkar dari masa ke masa.

Bisa jadi hal tersebut memang menjadi cara Golkar untuk “bermain dua kaki” agar risiko politik dari setiap gelaran Pilpres bisa menghasilkan advantage politik bagi para elite-elitenya.

Memahami narasi “breaking news” bagi RK dan Golkar seperti ibaratnya mencerna kisah asmara pada era sekarang ini.

Malam mingguanya dengan siapa, pacarannya dengan siapa, tunangannya dengan siapa, serta menikahnya dengan siapa, tidak ada kejelasannya.

Ketika hati mendua
Tercipta sebuah prahara asmara
Menjalani hubungan cinta segitiga
Mengakrabkan diri kepada dusta
Ketika hati mendua
Kepiawaian lidah sang pemeran
Mulai tiada lagi berperasaan
Tersebab terbiasa khianati pasangan
Ketika hati mendua
Rasa candu semakin menggila
Namun, tercorenglah harga dirinya
Bila terkuak sudah permainannya
Ketika hati mendua
Tenangkan dengan nurani jiwa
Memantapkan pilihan satu rasa
Karena setia adalah bahagia

(Puisi “Ketika Hati Mendua” karya Jakaria)

https://nasional.kompas.com/read/2023/09/13/05450021/menunggu-breaking-news-ridwan-kamil

Terkini Lainnya

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke