Tantangan Demokrasi Indonesia

SEBAGAI salah satu negara demokrasi terbesar di dunia-dengan corak Pancasila, Indonesia tentu tidak bisa lepas dari berbagai macam tantangan zaman kiwari, yang harus dihadapi oleh seluruh rakyat untuk dapat terus memperkuat dan memajukan sistem demokrasi dalam bernegara.

Terhitung sejak era Reformasi di Indonesia, ada beberapa catatan penting terkait proses demokratisasi yang masih perlu dibenahi.

Masalah korupsi, tetap menjadi salah satu tantangan terbesar dalam politik Indonesia. Korupsi mengoyak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghalangi pembangunan berkelanjutan.

Saat ini korupsi merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, karena telah merusak tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu, maka pemberantasan korupsi harus diutamakan tanpa pandang bulu.

Dampak utama korupsi yang terus merajalela di Indonesia, telah menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah dan sistem politik. Ini dapat mengurangi partisipasi politik dan dukungan terhadap demokrasi.

Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat, seringkali disalahgunakan oleh individu atau kelompok yang korup.

Tentu hal ini telah mengakibatkan ketidaksetaraan sosial-ekonomi dan memperburuk kemiskinan.

Alhasil, dana yang terbuang akibat korupsi dapat menghambat pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lain yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, korupsi juga menyebabkan ketidakadilan dalam sistem hukum, di mana orang-orang kaya dan merasa berkuasa dapat menghindari pertanggungjawaban, sementara orang-orang miskin terpinggirkan dan terpuruk.

Nampaknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah dibentuk pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, dan reformasi peraturan anti-korupsi, masih belum ampuh benar menindas para koruptor.

Bangsa ini perlu memikirkan cara lain untuk memberantas praktik yang terbukti bisa merugikan anak-cucu kita hingga tujuh turunan.

Tantangan selanjutnya bagi demokrasi kita adalah, ketidaksetaraan sosial-ekonomi. Meskipun secara nyata telah terjadi kemajuan ekonomi, ternyata ketidaksetaraan sosial-ekonomi ternyata masih bercokol di Indonesia.

Ketimpangan pendapatan antara kelompok-kelompok sosial dan wilayah, masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap ketidaksetaraan ini.

Ketimpangan regional. Ada ketidaksetaraan besar antara wilayah-wilayah di Indonesia. Pulau-pulau besar seperti Jawa dan Sumatera, cenderung lebih maju perekonomiannya dibandingkan dengan pulau-pulau yang lebih kecil dan terpencil.

Disparitas pendidikan. Akses dan kualitas pendidikan juga memainkan peran penting dalam ketidaksetaraan.

Orang-orang dengan akses pendidikan yang lebih baik, memiliki peluang ekonomi lebih besar, sementara yang kurang beruntung terkadang terperangkap dalam siklus kemiskinan.

Akses ke lapangan kerja. Masalah ketidaksetaraan juga terlihat dalam akses ke lapangan kerja dan peluang pekerjaan yang layak.

Orang-orang dengan keterampilan dan pendidikan yang lebih tinggi, cenderung memiliki peluang kerja lebih baik.

Pajak dan kebijakan ekonomi. Sistem pajak dan kebijakan ekonomi dapat memengaruhi ketidaksetaraan. Menerapkan kebijakan pajak yang adil dan mengarahkan investasi ke daerah-daerah yang kurang berkembang, adalah salah satu langkah yang dapat diambil untuk mengatasi ketidaksetaraan.

Pemerintah Indonesia memang telah berusaha mengatasi ketidaksetaraan ini melalui berbagai program pembangunan dan sosial, termasuk program-program bantuan, investasi infrastruktur, dan program pelatihan untuk meningkatkan akses dan peluang bagi masyarakat yang kurang beruntung.

Namun, upaya berkelanjutan sangat diperlukan untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial-ekonomi secara tepat guna.

Pelanggaran hak asasi manusia. Ada beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi selama era Reformasi.

Termasuk beberapa isu pelanggaran di Papua, masalah kebebasan beragama, dan hak-hak perempuan yang masih harus ditingkatkan.

Pemerintahan yang berkuasa saat ini pun, yang notabene masih beroleh kepercayaan tinggi dari publik, masih belum mampu menuntaskannya.

Kebebasan beragama. Meskipun Indonesia secara resmi menganut prinsip Bhinneka Tunggal Ika, namun tetap saja ada laporan tentang pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Termasuk penindasan terhadap kelompok agama minoritas dan serangan terhadap tempat ibadah.

Hak-hak perempuan. Meskipun telah ada kemajuan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia, masih ada banyak tantangan yang perlu diatasi, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual di lembaga pendidikan, praktik pernikahan anak, dan ketidaksetaraan dalam dunia kerja.

Masalah ini tetap memerlukan perhatian dan kerja keras kita semua, untuk mencapai perubahan positif berkelanjutan dalam perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di seluruh negeri—khususnya kaum perempuan.

Politik identitas. Sering kali digunakan untuk memecah belah masyarakat dan memenangkan dukungan politik. Hal yang jelas dapat mengganggu stabilitas dan persatuan nasional.

Pola ini mengacu pada strategi politik yang memanfaatkan perbedaan identitas seperti agama, etnisitas, ras, atau jender, untuk memeroleh dukungan politik.

Dampak negatif politik identitas yang sudah kita rasakan selama ini, yaitu pemecahbelahan unsur masyarakat, dengan mempertajam perbedaan antar-grup yang bisa menghasilkan konflik sosial dan ketegangan yang merugikan.

Celakanya, politik identitas bisa mengaburkan isu-isu politik substansial dan memusatkan perhatian pada pertentangan kelas-identitas.

Hal ini tentu dapat mengganggu proses demokratisasi dengan mengalihkan perhatian dari masalah-masalah krusial yang sedang dihadapi bangsa kita.

Bias dari politik identitas juga dapat memperdalam ketidaksetaraan dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu, yang dapat menghambat perkembangan sosial dan ekonomi yang adil dan merata.

Guna mengatasi dampak negatif politik identitas, penting bagi pemerintah, pemimpin politik, dan masyarakat sipil untuk mempromosikan dialog antar-komunitas, memperjuangkan kesetaraan, dan menekankan persamaan sebagai landasan persatuan nasional.

Pendidikan dan kesadaran akan isu-isu identitas juga dapat membantu mengurangi polarisasi dalam politik.

Masalah lingkungan. Indonesia menghadapi tantangan serius terkait lingkungan, termasuk deforestasi, kebakaran hutan, perubahan iklim, serta polusi air dan udara. Perlindungan lingkungan harus menjadi prioritas dalam upaya pembangunan berkelanjutan ke depan.

Deforestasi, terutama di hutan-hutan tropis, kini telah menjadi masalah besar di Indonesia--bahkan dunia. Praktik deforestasi ilegal dan eksploitasi hutan berlebihan, menyebabkan kerugian besar bagi ekosistem dan kerusakan habitat satwa liar.

Kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah seperti Kalimantan dan Sumatera, seringkali disebabkan pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertanian yang tidak berkelanjutan. Kebakaran ini menghasilkan asap dan polusi udara yang merugikan kesehatan manusia dan lingkungan.

Polusi air dan udara juga menjadi masalah, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Limbah industri, penggunaan kendaraan bermotor, dan pembangunan yang tidak terkendali menyebabkan polusi udara dan air yang merugikan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Terakhir, perubahan iklim, jelas merupakan ancaman global yang berdampak pada Indonesia, melalui peningkatan permukaan laut dan cuaca ekstrem. Negara ini perlu beradaptasi dengan perubahan iklim dan bersumbangsih dalam upaya pencegahan lebih serius.

Perlindungan lingkungan harus menjadi prioritas dalam upaya pembangunan berkelanjutan Indonesia. Ini melibatkan pembuatan kebijakan yang mendukung konservasi hutan, pengelolaan sumber daya alam dan kekayaan alam hayati, serta pengurangan emisi gas rumah kaca.

Selain itu, edukasi dan kesadaran lingkungan juga penting untuk mendorong perilaku yang lebih ramah lingkungan di kalangan masyarakat.

Tantangan berikutnya bagi perwujudan demokrasi di Indonesia adalah masalah Pendidikan dan Kesehatan. Meskipun ada peningkatan dalam dua sektor ini, masih banyak tantangan terkait akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan di Indonesia.

Kendati banyak upaya telah dilakukan untuk meningkatkan akses pendidikan, namun masih banyak daerah di Indonesia yang aksesnya terbatas terhadap pendidikan berkualitas, terutama di daerah pedesaan dan terpencil.

Hal ini tentu berpengaruh pada kualitas pendidikan. Meskipun di atas kertas tingkat partisipasi sekolah meningkat, kualitas pendidikan di beberapa tempat masih menjadi masalah. Penting pula untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan memenuhi standar yang tinggi.

Soal tersebut diperparah dengan adanya ketidaksetaraan dalam akses dan kualitas pendidikan, terutama bagi kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung seperti anak-anak dari keluarga miskin atau di daerah terpencil dan terluar.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka putus sekolah di Indonesia pada 2023 adalah sebesar 1,28 persen. Angka ini merupakan persentase dari penduduk usia 7-24 tahun yang seharusnya bersekolah, tetapi tidak bisa sekolah.

Angka putus sekolah di Indonesia masih terbilang tinggi, terutama di jenjang pendidikan dasar. Pada 2023, angka putus sekolah di jenjang SD/MI/sederajat adalah sebesar 0,72 persen, SMP/MTs/sederajat sebesar 0,99 persen, dan SMA/SMK/MA/sederajat sebesar 1,38 persen.

Setali tiga uang dengan pendidikan, akses pelayanan kesehatan juga harus menjadi perhatian serius pemerintahan berikutnya. Masih teramat banyak daerah yang masyarakatnya kesulitan mengakses layanan kesehatan berkualitas, terutama di wilayah pedesaan dan pegunungan.

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas utama untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan perawatan yang sesuai dengan standar medis tinggi.

Penting untuk dicatat, Indonesia juga menghadapi isu-isu kesehatan khusus seperti penyakit menular, masalah gizi, gagal tumbuh, kematian ibu melahirkan, dan akses terhadap vaksinasi.

Sejauh ini, Pemerintah Indonesia memang telah berusaha mengatasi tantangan-tantangan tersebut melalui rangkaian program pembangunan dan reformasi di sektor-sektor tersebut.

Namun, upaya berkelanjutan dan investasi yang lebih besar diperlukan guna memastikan bahwa semua warga Indonesia dapat mengakses pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai.

Radikalisme dan Ekstremisme. Sejak pemboman beberapa gereja di Indonesia pada medio 2001, masalah ini semakin menjadi-jadi di Indonesia, dan berdampak buruk bagi sistem demokrasi.

Lantaran mengganggu keamanan dan stabilitas negara, merusak persaudaraan, serta merusak tenggang rasa antarumat beragama.

Pada titik inilah, perlunya mengaktifkan kembali Pancasila sebagai dasar negara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Akhir kalam, hanya dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan dengan upaya-upaya konkret untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia, maka Indonesia dapat terus maju dan berkembang sebagai negara demokrasi kuat dan berjaya di dunia.

Perlu diingat bahwa demokrasi adalah proses yang terus berubah dan memerlukan usaha berkelanjutan menuju perbaikan.

Pemerintah, masyarakat sipil, dan warga negara, berperan sama besar dalam mengatasi kesalahan dan tantangan ini untuk memperkuat bangunan Demokrasi Pancasila yang kokoh.

Berdasarkan gerak alur sejarah bangsa, kita punya modal besar untuk mewujudkannya di persada pertiwi tercinta ini.