Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Komunikasi dengan Demokrat, Gerindra Singgung tentang Kesetaraan Pendukung Prabowo

Kompas.com - 11/09/2023, 23:07 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman memastikan, Partai Demokrat tidak hanya akan menjadi pelengkap dukungan, bila bergabung menjadi bagian dari pengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Ia menegaskan, Demokrat akan menempati posisi yang setara dengan parpol lain yang telah lebih dulu mendeklarasikan dukungan tersebt.

"Yang paling penting dalam koalisi itu adalah kesetaraan, bagaimana kita bisa setara berbagi peran. Ya itu jangan sampai kalau di koalisi ada yang di-marjinalkan. Itu yang setahu kami dipahami semua pihak yang pernah berkoalisi dengan Pak Prabowo," kata Habiburokhman ditemui di Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Slipi, Jakarta, Senin (11/9/2023).

"Jadi porsinya dalam pemenangan pasti lebih besar," imbuh dia.

Baca juga: Fahri Hamzah Harap Demokrat dan PDI-P Gabung Dukung Prabowo

Wakil Ketua Komisi III DPR ini menambahkan, komunikasi antara Gerindra dan Partai Demokrat selama ini sudah berjalan dengan baik.

"Sebetulnya sejak dahulu sudah komunikasi dengan sahabat kami di Partai Demokrat, ada Pak Andi Arief, dan Hinca ya kita komunikasi. Kita bilang ya kalau pengalaman rekan-rekan yang pernah berkoalisi dengan Pak Prabowo, dengan Partai Gerindra, semuanya merasa dimuliakan," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan, partainya akan berkoalisi atau bekerja sama politik dengan partai yang memperjuangkan prinsip kesetaraan.

Hal ini disampaikan merespons dinamika yang menyebut Demokrat tengah intens berkomunikasi dengan PDI-P untuk menjajaki kerja sama pada Pemilu 2024.

Baca juga: Tutup Wacana Poros Baru PPP-Demokrat-PKS, Sandiaga: Kami Istikamah Bersama PDI-P

"Kita ingin, berharap bisa diterima di koalisi atau kerja sama yang mengedepankan prinsip kesejajaran dan kesetaraan, sesuai dengan apa yang prinsipnya Bung Karno," kata Herzaky saat dihubungi Kompas.com, Jumat (8/9/2023).

Herzaky menganalogikan kerja sama politik atau koalisi bagaikan seseorang bertamu ke rumah orang lain.

Selayaknya tamu, Demokrat pasti akan mengetuk pintu terlebih dulu. Selanjutnya, kata dia, tinggal tuan rumah apakah akan membukakan pintu atau tidak.

"Meskipun kita tahu kita kan bukan pimpinannya. Kita mengikutilah. Kita mengikuti tuan rumah, pimpinannya seperti apa. Tapi, harapannya kita tetap duduk bareng. Ini yang kita harapkan," ujarnya.

Kendati demikian, diakuinya, Demokrat tak ingin terburu-buru dalam menentukan koalisi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com