Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang Pendaftaran Capres, Demokrat Dinilai Perlu Segera Tentukan Koalisi

Kompas.com - 10/09/2023, 05:15 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Semakin dekatnya masa pendaftaran bakal calon presiden dan calon wakil presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebaiknya menjadi momentum bagi Partai Demokrat, supaya segera menentukan kepada siapa akan memberikan dukungan politik.

Sebab jika partai yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terlambat mengambil langkah maka bakal berdampak negatif terhadap mereka dalam Pemilu 2024.

"Karena bila terlambat menentukan pilihan politiknya, Demokrat akan kembali kehilangan momentum politik sebagaimana 2 pilpres sebelummya," kata Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro saat dihubungi pada Sabtu (9/9/2023).

Menurut Agung, semua poros yang ada saat ini yakni Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan koalisi PDI-P, berpeluang bekerja sama setelah Demokrat mereka angkat kaki dari Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP).

Alasan Demokrat memutuskan keluar dari KPP karena merasa dikhianati oleh Partai Nasdem yang dianggap secara sepihak membuat kesepakatan dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Baca juga: Demokrat Akui Sandiaga Uno Pernah Ajak Bentuk Koalisi Bersama

Selain itu, Nasdem juga memasangkan bakal capres Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Demokrat juga merasa dikhianati karena sebelumnya Anies sudah berjanji akan mengajak AHY menjadi pasangan bakal capres-cawapres. Alhasil partai berlambang bintang Mercy itu juga mencabut dukungan dari Anies.

Sedangkan PKB memutuskan keluar dari koalisi partai politik pendukung bakal capres Ganjar Pranowo.

Agung mengatakan, bila yang diangkat adalah konteks sejarah, maka potensi Demokrat merapat ke KIM lebih besar daripada ke Koalisi PDI-P.

Penyebabnya terdapat konflik pribadi antara Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, akibat persaingan politik dalam Pilpres 2004 dan 2009.

Baca juga: Bakal Temui Puan Maharani, Demokrat: Tunggu Tanggal Mainnya

Saat itu SBY yang berada dalam kabinet memutuskan maju sebagai capres dan bersaing dengan Mega.

Pasangan Mega-Hasyim Muzadi kalah dari SBY-Jusuf Kalla pada Pilpres 2004.


Mega kembali mencoba bersaing dengan SBY pada Pilpres 2009. Mega yang berpasangan dengan Prabowo Subianto kalah dari SBY-Boediono.

Meski hubungan SBY dan Mega tidak harmonis, tetapi menurut Agung jika dilihat dari konteks politik saat ini maka peluang koalisi antara Demokrat dan PDI-P masih terbuka.

"Ada konteks politis yang bisa dijadikan dasar untuk mengubah peta politik sekaligus narasi di publik, bahwa saat PDI-P dan Demokrat bersama terwujud rekonsiliasi nasional yang diharapkan bisa merekatkan kohesi sosial di antara sesama anak bangsa," ujar Agung.

Baca juga: Demokrat Ungkap Rencana Bertemu Prabowo Dalam Waktu Dekat

Halaman:


Terkini Lainnya

Kongkalikong Oknum BPK Muluskan Proyek 'Food Estate' dalam Kasus SYL, Tol MBZ, dan BTS 4G

Kongkalikong Oknum BPK Muluskan Proyek "Food Estate" dalam Kasus SYL, Tol MBZ, dan BTS 4G

Nasional
Di IPA 2024, Dirut Pertamina Beberkan Strategi Jaga Ketahanan Energi dan Kelestarian Lingkungan

Di IPA 2024, Dirut Pertamina Beberkan Strategi Jaga Ketahanan Energi dan Kelestarian Lingkungan

Nasional
Caleg Nasdem Peraih Suara Terbanyak di Sultra Tina Nur Alam Mundur, Ini Kata Sekjen

Caleg Nasdem Peraih Suara Terbanyak di Sultra Tina Nur Alam Mundur, Ini Kata Sekjen

Nasional
Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Sandra Dewi Kembali Diperiksa Kejagung Terkait Kasus Suaminya

Nasional
Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Ramai soal Biaya UKT, Muhadjir: Jangan Tiba-tiba Naik, Terlalu Sembrono

Nasional
Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Kepala BIN: IKN Cermin Transformasi Indonesia Menuju Negara Maju Modern

Nasional
5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

5 Poin Terkait Sidang Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

[POPULER NASIONAL] Anak SYL Minta Uang ke Pejabat Kementan | DPR dan Pemerintah Diam-diam Revisi UU MK

Nasional
Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com