Panglima TNI Usulkan Kenaikan Tunjangan Prajurit di Papua dan Perbatasan, Sebut Tak Pernah Dievaluasi 22 Tahun

SITUBONDO, KOMPAS.com - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengusulkan ke Komisi I DPR RI agar tunjangan prajurit di Papua dan daerah terluar/perbatasan dinaikkan.

Usulan itu termasuk yang dibahas dalam rapat kerja Kementerian Pertahanan dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (6/9/2023).

Panglima Yudo menyebutkan, tunjangan prajurit, khususnya di Papua, tidak pernah dievaluasi selama 22 tahun terakhir.

“Ya itu kami ajukan kepada pemerintah, kapan disetujui. Karena memang sudah 22 tahun, dari tahun 2001 kalau enggak salah (tidak dievaluasi), itu kan tunjangan untuk daerah terpencil, kemudian Papua ini kan masih yang lama (tunjangannya),” kata Yudo ditemui di sela-sela latihan puncak Super Garuda Shield 2023 di Puslatpur Marinir Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Minggu (10/9/2023).

Baca juga: Ketika Jokowi Tanya Tunjangan Prajurit Penjaga Perbatasan Negara ...

Kepada Komisi I, Yudo menyebutkan tunjangan prajurit di Papua dan daerah terluar/perbatasan sangatlah kecil.

“Malah dari para anggota DPR (mengatakan), ‘Bapak ngajukan juga masih terlalu kecil, tingkatkan lagi menjadi tiga kali lipat’, silakan wakil rakyat yang menilai. Kami ajukan itu,” ucap Yudo.

Adapun Kemenhan mengadakan rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Rabu (6/9/2023). Rapat digelar secara tertutup.

Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra hadir mewakili Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam rapat itu.

Baca juga: Kinerja TNI Memuaskan, Puan Minta Kenaikan Tunjangan Prajurit Direalisasikan

Hadir pula Panglima Yudo beserta kepala staf tiga matra, yakni Kepala Staf TNI AD Jenderal Dudung Abdurachman; Kepala Staf TNI AL Laksamana Muhammad Ali; dan Kepala Staf TNI AU Marsekal Fadjar Prasetyo.

“Ada beberapa atensi dalam kebutuhan anggaran tahun 2024, di antaranya pembangunan dan pemindahan personel Kemenhan dan TNI ke IKN (Ibu Kota Nusantara) dan kebutuhan anggaran mendesak penanganan konflik di Papua, serta operasi keamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar,” kata Herindra, dikutip dari siaran pers Biro Humas Kemenhan, Kamis (7/9/2023).

Dalam program kerja 2024, lanjut Herindra, Kemenhan dan TNI mendukung prioritas nasional, yakni revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

“Serta memperkuat stabilitas polhukhankam (politik, hukum, pertahanan, dan keamanan) dan transformasi pelayanan publik,” ujar Herindra.

Baca juga: Kapolri Minta Tunjangan TNI-Polri Naik 100 Persen, Ini Tanggapan Istana

Selain itu, terkait percepatan pemenuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista), Kemenhan dan TNI akan bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait melalui dukungan dari Komisi I DPR RI.

Dalam rapat itu, Panglima Yudo meminta tambahan anggaran untuk menaikkan tunjangan khusus bagi prajurit yang bertugas di Papua dan wilayah perbatasan.

Kenaikan tunjangan itu diperlukan karena nilainya saat ini tidak lagi mengikuti tunjangan kemahalan di wilayah tersebut.

Dilansir dari harian Kompas, selama ini, tunjangan untuk prajurit tamtama yang bertugas di Papua hanya Rp 350.000 per bulan.

Baca juga: 350 Personel TNI Dikirim ke NTT untuk Jaga Perbatasan Indonesia-Timor Leste

Karena itu, Yudo mengusulkan agar tunjangan tersebut dinaikkan menjadi dua kali lipatnya atau sekitar Rp 700.000.

Selain itu, TNI juga memerlukan tambahan anggaran untuk pembangunan pos-pos jaga perbatasan yang kondisinya kini banyak yang sudah tidak layak.

Anggaran untuk pembangunan pos pengamanan ini diusulkan di luar anggaran yang terprogram.