Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Lagi Paksakan AHY jadi Cawapres, Demokrat Kini Berpikir Rasional

Kompas.com - 09/09/2023, 21:58 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, partainya saat ini bersikap rasional dalam menjalin komunikasi dengan partai politik lain untuk menghadapi Pemilu 2024.

Menurutnya Partai Demokrat tidak lagi mengharuskan agar Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) sebagai syarat untuk menjalin koalisi tersebut.

"Rasional. Rasional. Ya kalau diajak jadi cawapres siap, tapi kalau tidak, kami lebih rasional untuk bisa bergabung dengan koalisi. Ya mengikuti apa yang memang sudah menjadi komitmen bersama dalam koalisi tersebut," ujar Herman di Kantor DPP Partai Demokrat pada Sabtu (9/9/2023).

Baca juga: Anies Baswedan Masih Berharap Partai Demokrat Kembali ke Koalisi

Sikap ini berbeda ketika Demokrat masih menjalin hubungan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Sebagai salah satu partai yang merintis sejak awal koalisi tersebut, Demokrat mengaku punya daya tawar yang baik terhadap parpol lain. Sehingga, nama AHY pun diajukan sebagai bakal cawapres Anies Baswedan saat ini.

Namun, ketika Demokrat hengkang dari koalisi setelah Anies lebih memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Demokrat kini lebih memilih untuk bersikap rasional.

"Tapi kan sekarang ini masuk dalam koalisi yang (sudah) terbentuk. Oleh karenanya berpikir rasional saja. Tentu kalau ada ruang yang terbuka dan dibicarakan, apa yang secara rasional untuk itu jadi," tutur Herman.

Baca juga: Demokrat Akui Sandiaga Uno Pernah Ajak Bentuk Koalisi Bersama

Diketahui, sebelumnya Partai Demokrat tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama dengan Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sebelumnya, AHY mengaku sudah move on dan siap bergabung dengan koalisi lain. Tercatat, ada dua koalisi yang saat ini sudah terbentuk, yaitu koalisi pengusung Prabowo Subianto yang dipimpin Gerindra dan koalisi pengusung Ganjar Pranowo yang dipimpin PDI-P.

"Hari ini, kami keluarga Partai Demokrat dengan berbesar hati, dengan kerendahan hati menyatakan move on dan siap menyongsong peluang-peluang baik di depan," kata AHY pada konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di 'Dark Web'

Polri Akan Cek dan Mitigasi Dugaan Data INAFIS Diperjualbelikan di "Dark Web"

Nasional
Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Ingin Duetkan Kaesang dengan Zita Anjani, PAN: Sudah Komunikasi

Nasional
Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Ada Tiga Anak Yusril, Ini Susunan Lengkap Kepengurusan Baru PBB

Nasional
Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan 'Ransomware' di PDN

Polri Usut Dugaan Pidana Terkait Serangan "Ransomware" di PDN

Nasional
Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Siap Kembalikan Uang, SYL: Tetapi Berapa? Masa Saya Tanggung Seluruhnya...

Nasional
Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Heru Budi: Rusunawa Marunda Bakal Dibangun Ulang, Minimal 2 Tower Selesai 2025

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Pusat Data Nasional Diretas, Pengamat Sebut Kemekominfo-BSSN Harus Dipimpin Orang Kompeten

Nasional
SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

SYL Mengaku Menteri Paling Miskin, Rumah Cuma BTN Saat Jadi Gubernur

Nasional
Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Uang dalam Rekening Terkait Judi Online Akan Masuk Kas Negara, Polri: Masih Dikoordinasikan

Nasional
Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Anak-anak Yusril Jadi Waketum, Bendahara, dan Ketua Bidang di PBB

Nasional
Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Satgas Judi Online Gelar Rapat Koordinasi Bareng Ormas Keagamaan

Nasional
MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

MUI Dorong Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Optimal

Nasional
Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Saat SYL Singgung Jokowi Pernah Jadi Bawahannya di APPSI...

Nasional
MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

MUI Apresiasi Rencana Kemenag Edukasi Calon Pengantin Terkait Bahaya Judi Online

Nasional
Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Pengadilan Tipikor Bakal Adili Lagi Perkara Hakim MA Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com