Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Semua Koalisi Cocok, Kecuali yang Kemarin

Kompas.com - 09/09/2023, 15:38 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron mengatakan, semua koalisi cocok dengan partainya.

Namun, Demokrat tidak cocok dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Hal itu disampaikan Herman saat menanggapi pertanyaan apakah Demokrat lebih cocok bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo atau dengan koalisi yang mengusung Ganjar Pranowo.

"Ke semuanya cocok. Kecuali ke (yang) kemarin enggak cocok," ujar Herman di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Sabtu (9/9/2023).

Baca juga: Puan Maharani Disebut Bakal Bertemu Elite Demokrat

"Melihat apakah ke Pak Ganjar ataukah Pak Prabowo, saya kira Demokrat ini memiliki rasionalitas dalam mengambil sikap dan keputusannya. Dan selalu didasarkan kepada etika, moral politik yang baik. Baik itu memang menjadi keputusan pak SBY maupun keputusannya ketum AHY," lanjut dia.

Herman menuturkan, hal tersebut menjadi daya tarik partainya untuk dilirik koalisi. Terlebih, para kader Partai Demokrat memiliki militansi yang tinggi.

Jika masuk ke dalam koalisi pun, kata Herman, Partai Demokrat selalu all out.

Salah satunya, hal itu dibuktikan dengan kondisi saat Partai Demokrat masih berada di KPP.

"Kemarin pada waktu kami berada di Koalisi Perubahan hampir seluruh Indonesia sampai pelosok desa-desa, kampung-kampung juga kami telah memasang atribut. Dan kami memasang atribut juga dalam batas etika," ungkap Herman.

Baca juga: Saat Anies Tetap Pakai Nama Koalisi Perubahan meski Diprotes Demokrat...

"Munculnya gambar ketua umum juga sebagai ketua umum, bukan sebagai cawapres. Tapi sebagai ketua umum. Tapi kemudian ini terjadi tentu kami tidak ingin lose respect sehingga ke depan saya kira kita membuka ruang pada koalisi mana pun," jelas dia.

Herman menuturkan, pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) sudah akan dilakukan pada 10-16 Oktober 2023.

Sehingga, Partai Demokrat akan lebih rasional.

"Yang pasti ya kita gabung dengan koalisi yang sudah terbentuk baik Pak Ganjar ataupun Pak Prabowo," tambah dia.

Dalam kesempatan itu, Herman juga membantah kabar Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah bertemu dengan Prabowo Subianto.

"Menurut saya belum ya, tapi kalau komunikasi antara Partai Demokrat dengan Gerindra, dengan Pak Prabowo dan dengan tim-tim yang tentu ini menjadi bagian penting dari komunikasi politik, saya kira ini sudah terjadi," kata Herman.

"Dan ya itu prasyarat bahwa kita bisa masuk dalam koalisi, ya harus ada komunikasi itu," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puncak Perayaan Hari Lansia Nasional 2024 Bakal Digelar di Aceh Utara

Puncak Perayaan Hari Lansia Nasional 2024 Bakal Digelar di Aceh Utara

Nasional
Sindir Impor Beras, Megawati: Dibuat Sedemikian Rupa, sepertinya Kekurangan Terus

Sindir Impor Beras, Megawati: Dibuat Sedemikian Rupa, sepertinya Kekurangan Terus

Nasional
17 Sikap PDI-P Hasil Rakernas, Mandatkan Kembali Megawati Jadi Ketua Umum

17 Sikap PDI-P Hasil Rakernas, Mandatkan Kembali Megawati Jadi Ketua Umum

Nasional
Sindir Puan dan Risma, Megawati: Penggede Partai Lama-lama Tambah Cengeng

Sindir Puan dan Risma, Megawati: Penggede Partai Lama-lama Tambah Cengeng

Nasional
Anggota DPR Komisi III: Kapolri dan Jaksa Agung Perlu Duduk Bersama Telusuri Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus 88

Anggota DPR Komisi III: Kapolri dan Jaksa Agung Perlu Duduk Bersama Telusuri Isu Penguntitan Jampidsus oleh Densus 88

Nasional
Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

Penutupan Rakernas PDI-P, Megawati Sebut Sudah Beri Tugas untuk Ahok

Nasional
PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

PDI-P Putuskan Hanya Jalin Kerja Sama Politik dengan Pihak yang Tingkatkan Kualitas Demokrasi

Nasional
Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

Megawati Cerita Kerap Kunjungi Ahok di Tahanan

Nasional
PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

PDI-P Serahkan Mandat ke Megawati Tentukan Sikap Partai ke Pemerintah

Nasional
Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

Air Mata Puan dalam Pembacaan Sikap Politik PDI-P...

Nasional
Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Sambil Menangis, Puan Minta Maaf Ada Kader PDI-P Tak Beretika dan Langgar Konstitusi

Nasional
Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

Sikap Politik PDI-P: Pemilu 2024 Terburuk dalam Sejarah, Minta Evaluasi Sistem Pemilu

Nasional
Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Nasional
KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

Nasional
Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com