Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Bakal Tempuh Jalur Hukum Usai Kadernya Dipukul Kader Partai Gerindra di Jateng

Kompas.com - 09/09/2023, 15:14 WIB
Fika Nurul Ulya,
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan, partainya akan menempuh jalur hukum atas pemukulan kader bernama Suparjiarto (58) oleh kader Partai Gerindra di Semarang, Jawa Tengah.

Hal itu diungkapkannya usai acara senam bersama warga di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (9/9/2023).

Ia menyampaikan, langkah itu merupakan perintah dari Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

Baca juga: Ketua DPC Gerindra Semarang Diduga Pukul Kader PDIP karena Bendera

"Pak Sekjen juga sudah menyampaikan pada kami untuk melaporkan persoalan ini ke ranah hukum," kata Hendrar Prihadi, Sabtu.

Hendrar menuturkan, pemukulan itu terjadi pada Jumat (8/9/2023) pukul 21.45 WIB.

Alasannya, kader PDI-P memasang bendera di sekitar perkampungan tempat tinggal ketua Gerindra daerah setempat.

Atas kejadian itu, Hendrar melaporkan kepada Hasto dan Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.

Selanjutnya, Hasto memerintahkannya mengambil dua jalan, yaitu meredam emosi para kader di Jawa Tengah dan mengambil proses hukum.

Baca juga: Hasto Akui Wanita yang Labrak Rocky Gerung Kader PDI-P: Itu Menyampaikan Pendapat

"Kami diminta untuk meredam emosi kawan-kawan supaya di Semarang itu tidak terjadi sebuah pertikaian yang keras antara dua partai, (Partai) kami dan Gerindra," ucapnya.

Hasto menambahkan, langkah ini ditujukan untuk menunjukkan kualitas demokrasi yang berkeadaban, berdasarkan nilai-nilai Pancasila, dan demokrasi yang tidak mengedepankan emosi dan kehendak.

Ia pun menyesalkan tindakan arogansi itu, terlebih menggunakan kekerasan.

"Itu tidak boleh di dalam alam demokrasi kita. Karena itulah kami langsung memerintahkan untuk tidak boleh ada melakukan suatu hal yang sifatnya justru semakin buruk. Kita harus membangun kondusivitas," jelas Hasto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com