Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Beri Kepastian, 2 Komisioner Komnas HAM Diteriaki Massa Aksi Kasus Munir

Kompas.com - 07/09/2023, 18:38 WIB
Singgih Wiryono,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Hari Kurniawan dan Anis Hidayah berdiri di tengah teriknya matahari pada Kamis (7/9/2023) sekitar pukul 12.30 WIB di depan kantor mereka di Jalan Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat.

Mereka berdiri di depan massa aksi peringatan 19 tahun peristiwa pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Talib.

Mulanya, Hari Kurniawan menyampaikan terima kasih kepada massa aksi yang merupakan Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (Kasum).

Ia juga memberikan pernyataan terkait upaya Komnas HAM untuk menetapkan kasus Munir tersebut sebagai pelanggaran HAM berat.

Baca juga: Munir dan Penghargaan yang Membuatnya Ketakutan

"Tim Ad Hoc sudah terbentuk, dan kami saat ini sedang melakukan pengumpulan alat bukti, listing saksi dan ahli yang akan kita periksa," katanya.

Sedangkan Anis menegaskan proses penyelidikan kasus tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM untuk menentukan apakah terjadi pelanggaran HAM berat.

Dia juga menyebut Komnas HAM berupaya sungguh-sungguh agar kasus tersebut bisa selesai dengan proses yang akuntabel.

"Dan tentu tidak ada satu pihak manapun yang bisa menekan kami, yang bisa menghalang-halangi kami untuk mengungkapkan satu kebenaran," imbuh dia.

Baca juga: Pesan Terakhir Munir Sebelum Selamanya Pergi, 19 Tahun Silam...

Setelah itu, Komnas HAM dihujani pertanyaan oleh para peserta aksi, termasuk mempertanyakan dasar proses penyelidikan yang digunakan untuk kasus Munir itu.

Anis Hidayah menyebut penyelidikan akan berjalan sesuai dengan Undang-Undang Pengadilan HAM, tetapi apakah hasilnya sesuai harapan akan ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat, dia meminta untuk menunggu proses akhirnya.

"Karena jawabannya selalui itu akan menyelidiki dan sebagai pelanggaran HAM berat tapi tahun demi tahun berlalu. Kapan kira-kira Komnas HAM akan menetapkan atau mengumumkan karena tadi masih ada kemungkinan kasus ini tidak jadi pelanggaran HAM berat," tanya salah satu peserta aksi.

Komisioner Komnas HAM Hari Kurniawan menjawab dengan menyebut akan berusaha semaksimal mungkin dan secepat mungkin menetapkan kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat.

"Ya kami berusaha semaksimal mungkin bahkan secepat mungkin kasus ini diselesaikan, begitu," ucap dia.

Jawaban Hari Kurniawan mendapat sorakan dan teriakan dari peserta aksi, menyebut Komnas HAM berlindung di balik kalimat normatif.

"Normatif! bubar aja!" teriak massa aksi.

Halaman:


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com