Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Perubahan Yakin Anies-Cak Imin Tetap Dapat Dukungan Suara NU, meskipun...

Kompas.com - 07/09/2023, 15:19 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Tim Delapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Sudirman Said tetap meyakini, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin akan tetap mendapat dukungan dari kelompok Nahdlatul Ulama (NU).

Sekalipun, Pengurus Besar NU Yahya Cholil Staquf sebelumya menyatakan tak ada figur bacapres-bacawapres dari internal PBNU. Termasuk sikap politik putri mendiang Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, yang menutup dukungan untuk Anies dan Cak Imin.

“Benar kita punya dukungan-dukungan ormas apapun, tentu punya dukungan partai tapi pada akhirnya adalah orang memilih orang,” ujar Sudirman di Sekretariat Perubahan (Sekper), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (7/9/2023).

Baca juga: Cak Imin Keluar dari KPK Usai Jalani Pemeriksaan Selama 5 Jam

Ia optimistis masih ada individu yang tergabung dengan ormas atau partai tertentu sebenarnya yang ingin memilih Anies dan Muhaimin.

“Bahkan pemilih partai yang partainya tidak mendukung Pak Anies pun dalam survei kan ada yang bergerak ke tempat Pak Anies,” sebut dia.

Meski begitu, Sudirman menghargai pernyataan Yahya dan sikap politik Yenny.

Baginya, dalam negara demokrasi semua pihak bebas untuk menyatakan pendapatnya.

“Tapi kita ingin berjuang terus untuk meyakinkan rakyat bahwa Pak Anies dan Pak Muhaimin adalah pilihan yang terbaik yang bisa kita tawarkan,” ucapnya.

Baca juga: Cak Imin Diperiksa KPK, Anies: Saya Yakin Tidak Ada Masalah

“Jadi insya Allah kita bisa kelola (suara NU) dan tentu saja kita akan terus berkomunikasi dengan siapapun,” imbuh dia.

Sebelumnya, Yenny menyatakan telah menutup pintu dukungan untuk Anies dan Muhaimin.

Hal itu didasari oleh konflik berkepanjangan antara Yenny dan Muhaimin soal dualisme yang sempat terjadi di internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jelang Pemilu 2009.

Bagi Yenny, Muhaimin telah melakukan operasi politik yang mengkhianati Gus Dur.

Sementara, Muhaimin mengatakan isu tersebut selalu muncul jelang pemilu. Sebaliknya, Muhaimin mengklaim malah kepemimpinannya yang sempat dikudeta oleh Gus Dur di PKB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com