Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Pertemuan Mega-SBY Bakal Jadi Rekonsiliasi Nasional, Demokrat: "Tembok Berlin" Indonesia Runtuh

Kompas.com - 06/09/2023, 15:36 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengatakan, pertemuan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bakal mewujudkan rekonsiliasi nasional.

Saat ini, Demokrat tengah membangun komunikasi dengan PDI-P untuk mewujudkan pertemuan tersebut.

“Bukan sekedar untuk pilpres saja, namun lebih jauh lagi bagi negeri kita ini. Rekonsiliasi nasional yang diharapkan seluruh rakyat Indonesia akhirnya terjadi,” ucap Jansen dalam keterangannya, Rabu (6/9/2023).

“Tembok Berlin Indonesia akhirnya runtuh,” ucap dia.

Baca juga: Anies Ungkap SBY Kasih Deadline Deklarasi 3 September, tapi Sulit Diwujudkan

Ia menuturkan, saat ini Demokrat langsung bergerak untuk menentukan langkah politik ke depan.

Setelah mengadakan rapat Pleno DPP, hari ini semua ketua DPD Demokrat mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Meski begitu, ia menganggap PDI-P sudah memberikan sinyal baik terkait wacana pertemuan Megawati dan SBY.

“Tentu lampu hijau di publik yang sudah disampaikan teman-teman PDI-P ini akan jadi pembahasan bagi kami untuk menentukan langkah berikutnya,” tutur dia.


Jansen menekankan bahwa kerja sama Demokrat dan PDI-P akan memberikan semangat positif untuk masyarakat.

“Tapi prinsipnya jika kerja sama ini terjadi, hasilnya akan sangat baik untuk publik, masyarakat dan bangsa kita,” kata dia.

Baca juga: Benny Harman: Ibu Megawati Tak Pernah Jahat dengan Demokrat dan SBY

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, komunikasi dengan Demokrat berjalan bertahap.

Sementara itu, Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat Herman Khaeron menuturkan, silaturahmi dengan sejumlah elite PDI-P saat ini masih berjalan.

Tujuannya, merealisasikan pertemuan antara Megawati dan SBY.

“Komunikasinya masih terus dijalin. Artinya kan komunikasi itu beberapa level,” tutur Herman, Senin (4/9/2023).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Nasional
Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Nasional
Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Nasional
Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Nasional
Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Nasional
Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Nasional
Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Nasional
Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Nasional
Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Nasional
MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Nasional
Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Nasional
Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Nasional
Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com