Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Made Mahendra Jaya, Eks Staf Khusus Tito yang Jadi Pj Gubernur Bali

Kompas.com - 05/09/2023, 15:35 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik Sang Made Mahendra Jaya menjadi Penjabat Gubernur Bali di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (5/9/2023).

Dengan pelantikan ini, Mahendra resmi menggantikan Gubernur Bali I Wayan Koster yang telah habis masa jabatannya.

Adapun Mahendra dikenal sebagai salah satu perwira tinggi Polri. Tito menyatakan bahwa status Mahendra di Polri sudah purnawirawan.

Berikut profil Mahendra:

Jebolan Akpol 1989

Mahendra lahir di Singaraja, Bali, 3 Juli 1966. Ia merupakan abituren Akademi Kepolisian (Akpol) 1989 yang berpengalaman pada bidang reserse.

Selama berkarier di Korps Bhayangkara, Mahendra telah malang melintang mengemban jabatan strategis di lingkungan Polri.

Baca juga: Sosok Pj Gubernur Sumut Hasanuddin, Purnawirawan TNI yang Pernah Bertempur di Aceh

Adapun jabatan yang pernah diembannya meliputi Kapolsekta Tamate pada Polres Kupang (1992), Kapolsekta Tamalate pada Poltabes Ujung Pandang (1997), dan Wakasat Reskrim Poltabes Ujung Pandang (1999).

Berikutnya, Kasat Serse Poltabes Ujung Pandang (2000), Wakapolres Pangkep pada Polda Sulawesi Selatan (2001), dan Kasat IV Ditreskrim Polda Sulawesi Selatan (2003).

Lalu, Penyidik Madya Unit V Dit.III/Tipikor dan WCC Bareskrim Polri (2004), Kapolres Nunukan (2007), Kapolres Paser (2008), dan Wakapoltabes Samarinda (2008).

Kemudian, Penyidik Utama Tk.III Dit III/Tipidkor Bareskrim Polri (2010), Dirreskrimsus Polda Bengkulu (2011), dan Kasubdit I Dittipideksus Bareskrim Polri (2014).

Selanjutnya, Dirreskrimum Polda Bali (2016), Kasetum Polri (2018), Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan, Hukum, dan Pengawasan (2019), Widyaiswara Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri (2020), serta Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum (2022).

Mahendra pensiun dari kepolisian dengan pangkat terakhir inspektur jenderal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com