Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Menteri Anas Sebut BRIN Bantu Kebijakan Pemerintah Lebih Efektif

Kompas.com - 05/09/2023, 15:34 WIB
A P Sari

Penulis

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan, setiap instansi, baik tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran penting dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Tematik (RB Tematik), tidak terkecuali Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

“Sebagai instansi yang menaungi riset dan inovasi, BRIN dapat memberikan masukan berupa analisis masalah dan alternatif solusi kebijakan kepada instansi terkait," tutur Anas melalui keterangan persnya, Selasa (5/9/2023).

Hal tersebut disampaikan Anas saat menghadiri Town Hall Meeting BRIN di Kantor BRIN, Selasa.

BRIN, sebut Anas, bisa mengawal implementasi kebijakan dengan riset yang konstruktif sehingga berbagai kebijakan pemerintah memiliki dampak yang lebih signifikan bagi masyarakat.

Baca juga: Menpan RB: 1.800 ASN Pindah ke IKN pada Juli 2024

"Peran BRIN juga menguatkan pendekatan evidence-based policy melalui riset dan kajian inovasi. Hal tersebut menjadi dasar pengambilan kebijakan yang efektif dalam berbagai bidang pemerintahan, seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi," imbuhnya.

Dengan demikian, lanjutnya, BRIN menjadi mesin penggerak perubahan positif dalam reformasi birokrasi serta memastikan langkah-langkah yang diambil pemerintah berdasarkan bukti dan inovasi yang kuat.

Terdapat empat area yang menjadi fokus utama RB Tematik, yaitu penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual presiden.

Keseluruhan area tematik tersebut ditopang oleh Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan langkah dalam penerapan digitalisasi.

Baca juga: Menpan-RB Sebut Wacana WFH bagi ASN untuk Tekan Polusi Harus Dikaji

Anas menjelaskan, collaborative network governance menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan kinerja.

"Hasil dan dampak yang diinginkan harus menjadi hasil kerja bersama berbagai instansi terkait, bukan hanya beban satu instansi. Kami mendorong BRIN melahirkan terobosan atau inovasi yang memberikan dampak bagi masyarakat," jelasnya.

Sementara itu, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyampaikan bahwa instansinya juga telah melakukan reformasi birokrasi dalam segala sektor, seperti menerapkan sistem kerja flexible working arrangement (FWA) berbasis output.

“Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan semangat para aparatur sipil negara (ASN) di BRIN untuk dapat bekerja lebih baik lagi dan memberi dampak bagi masyarakat luas. Kami siap berkolaborasi dan mendukung instansi lain berdasarkan tugas dan fungsi BRIN,” ucapnya.

Baca juga: Mahfud MD Tugas ke Luar Negeri, Menpan-RB Azwar Anas Jadi Menko Polhukam Ad Interim

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com