Jokowi-PM Kamboja Bahas Penegakan Hukum Korban "Online Scam"

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja, Hun Manet, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (4/9/2023).

Dalam pertemuan itu, dibahas soal pentingnya penguatan kerja sama dalam perlindungan warga negara Indonesia (WNI), terutama para warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penipuan daring atau online scam hingga jadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO)

"Bapak Presiden mengatakan dari Januari-Juli tahun ini, 777 kasus ditangani di Kamboja, 515 di antaranya terkait dengan online scam," ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi usai mendampingi pertemuan, sebagaimana dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden.

"Oleh karena itu, Bapak Presiden menekankan pentingnya diperkuat kerja sama para penegak hukum," katanya lagi.

Baca juga: Baru Dilantik pada Akhir Agustus, PM Kamboja Hun Manet Tiba di Indonesia Ikuti KTT ASEAN

Selain itu, pertemuan kedua pemimpin juga membahas mengenai peningkatan kerja sama di bidang pertanian.

Bukan hanya kerja sama ekspor dan impor produk pertanian antara Indonesia dengan Kamboja, tetapi juga dibahas soal ketahanan pangan.

Lebih lanjut, Menlu Retno mengatakan bahwa di dalam pertemuan tersebut juga telah ditandatangani nota kesepahaman pertanian antara Menteri Pertanian kedua negara.

"Di dalam diskusi juga kedua pemimpin Indonesia Kamboja bicara mendorong kerja sama antara BUMN Indonesia dengan BUMN Kamboja," ujar Retno Marsudi.

Baca juga: Marak Kasus Online Scam, Kemenlu Tangani 2.438 Korban Selama 3 Tahun Terakhir

Untuk diketahui, kunjungan PM Hun Manet ke Indonesia dalam rangka menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 ASEAN di Jakarta.

Kunjungan kali ini merupakan yang perdana dilakukan Hun Manet sejak menjabat sebagai PM Kamboja pada 22 Agustus 2023.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut, yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Baca juga: Kemenlu Ungkap Ada WNI Kasus TPPO yang Kembali Kerja di Perusahaan Online Scam Usai Dipulangkan