Marak Kasus "Online Scam", Kemenlu Tangani 2.438 Korban Selama 3 Tahun Terakhir

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sudah menangani dan memfasilitasi kepulangan 2.438 korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) online scam sepanjang tahun 2020 hingga Mei 2023.

Korban yang ditangani itu merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang tereksploitasi dan dipekerjakan di perusahaan online scam di berbagai negara, meliputi Kamboja, Myanmar, Filipina, Laos, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Uni Emirat Arab.

"2.438 korban yang sudah kita tangani dan kita fasilitasi kepulangannya ke Indonesia," kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Judha Nugraha dalam diskusi secara daring, Jumat (21/7/2023).

Judha lantas mengatakan, kasus online scam meningkat dalam dua tahun terakhir.

Baca juga: Polri Tangkap 749 Tersangka TPPO Selama Periode 5 Juni-10 Juli 2023

Bahkan, jumlah kasus di Kamboja meningkat lebih dari delapan kali lipat pada kurun waktu 2021-2022, dari 116 kasus yang ditangani Kemenlu pada tahun 2021 menjadi 800 kasus di tahun 2022.

Jumlah negara tujuan untuk merekrut calon korban yang merupakan WNI juga makin meluas. Korban dipekerjakan di perusahaan online scam di beberapa negara ASEAN, hingga Uni Emirat Arab.

"Awalnya hanya Kamboja, nambah Myanmar, Filipina, Laos, Thailand, Vietnam, Malaysia, Terakhir Uni Emirat Arab. Kemarin, kami baru saja dapat informasi dari Regional Support Office Bali Process korbannya bukan hanya Indonesia, tapi negara lain dan bahkan ada dari wilayah Asia," ujar Judha.

Sementara itu, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kemenlu Andy Rachmianto mengatakan, kasus TPPO dengan modus online scam mulai muncul pada dua sampai tiga tahun belakangan, ketika dunia tengah menghadapi pandemi Covid-19.

Baca juga: Jumlah Tersangka TPPO Terus Bertambah, Polri Sebut Modus yang Dipakai Beragam

Kasus-kasus TPPO online scam ini pun masih terus terjadi hingga hari ini. Andy mengungkapkan, masih ada ratusan kasus lagi yang ditangani Kemenlu dan pihak terkait di kawasan Asia Tenggara.

"Saya dapat informasi masih ratusan lagi kasus yang kita tangani di kawasan Asia Tenggara. Kalau tahun 2021 kasus semacam ini berjumlah belum sampai 200 kasus, jadi lonjakannya luar biasa hanya dalam waktu kurang lebih dua tahun," kata Andy.

Awalnya, Andy mengatakan, pihaknya mengetahui kasus online scam ketika menerima laporan adanya korban WNI yang disekap di Kamboja. Tetapi, kasus ini akhirnya menyebar ke negara-negara tetangga.

Baca juga: Kemenlu Ungkap Online Scam Sasar Generasi Muda, Korbannya Ada Lulusan S1 dan S2

Tak jarang, korban dijanjikan bekerja ke Uni Emirat Arab. Tetapi, korban akhirnya dipekerjakan di Myanmar hingga Kamboja.

"Korbannya dijanjikan bekerja di UEA, ujung-ujungnya datang ke Myanmar atau Kamboja dan terlibat kejahatan online scamming. Dari segi magnitude luar biasa peningkatannya," ujar Andy.

Sebelumnya, Kemenlu sempat mengungkap modus yang dipakai oleh pelaku TPPO di kawasan ASEAN.

Mereka menawarkan bekerja di luar negeri dengan gaji antara 1.000-1.200 dollar AS atau setara dengan Rp 14,6 juta - Rp 17,5 juta (kurs Rp 14.600/dollar AS). Meski bergaji tinggi, korban tidak diberikan syarat skill yang dikuasai.

Setelah itu, para korban berangkat ke luar negeri tidak menggunakan visa yang semestinya. Biasanya para korban diberikan visa wisata atau visa kunjungan. Padahal, seharusnya visa kerja.

Baca juga: Kemenlu Pulangkan 14 WNI Korban TPPO dari Myanmar