Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Belum Dapatkan Jadwal Kunjungan PKB dan Tunggu Rapat Majelis Syuro

Kompas.com - 05/09/2023, 05:40 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum mengetahui kapan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menemuinya untuk membicarakan dukungan pada bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

“Belum ada pemberitahuan,” ujar Juru Bicara PKS M Kholid pada Kompas.com, Senin (4/9/2023).

Sebelumnya, PKS menyatakan masih mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres meskipun bakal didampingi oleh Muhaimin Iskandar maju di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Namun, keputusan untuk memberikan dukungan pada Anies-Cak Imin mesti dirapatkan oleh Majelis Syuro PKS.

Baca juga: Sikap PKS Berubah: Dulu Dukung Demokrat soal Pengumuman Bakal Cawapres, Kini Dukung Anies-Cak Imin

Kholid pun menyatakan belum ada arahan dari pimpinan PKS terkait kapan majelis syuro membahas sikap politiknya apakah tetap bertahan atau hengkang dari KPP.

“Belum bisa dipastikan. Menunggu arahan pimpinan. Kami belum dapat arahan untuk waktunya kapan,” kata Kholid.

Sebagaimana diketahui, KPP telah berganti formasi dan diisi oleh Partai Nasdem, PKS, dan PKB.

Sebab, Demokrat telah mencabut dukungan untuk Anies setelah menyatakan dikhianati oleh Gubernur DKI Jakarta itu dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Baca juga: Ahmad Sahroni Klaim Tak Pernah Ada Keputusan Deklarasikan Anies-AHY Awal September

Selain itu, Demokrat juga menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Demokrat menyatakan bahwa keputusan Surya Paloh dan Anies memilih Cak Imin sebagai bakal cawapres dilakukan secara sepihak.

Apalagi, menurut Demokrat, sebelumnya Anies sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal cawapres.

Sementara itu, PKS sebelumnya telah menyatakan tetap mendukung Anies meskipun tidak hadir dalam deklarasi Anies-Cak Imin di Surabaya pada 2 September 2024.

Baca juga: Sekjen PKS: Kita Enggak Ada Beban dengan Muhaimin, Ahlan Wa Sahlan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BMKG Prediksi Banjir Bandang di Sumbar sampai 22 Mei, Imbau Warga Hindari Lereng Bukit

BMKG Prediksi Banjir Bandang di Sumbar sampai 22 Mei, Imbau Warga Hindari Lereng Bukit

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang, Puan dan Cak Imin Absen

DPR Gelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang, Puan dan Cak Imin Absen

Nasional
Kolaborasi Kunci Kecepatan Penanganan Korban, Rivan A Purwantono Serahkan Santunan untuk Korban Laka Bus Ciater

Kolaborasi Kunci Kecepatan Penanganan Korban, Rivan A Purwantono Serahkan Santunan untuk Korban Laka Bus Ciater

Nasional
Hujan Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi hingga 22 Mei, Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan

Hujan Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi hingga 22 Mei, Kewaspadaan Perlu Ditingkatkan

Nasional
Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

Revisi UU MK Disepakati Dibawa ke Paripurna: Ditolak di Era Mahfud, Disetujui di Era Hadi

Nasional
BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

BMKG: Hujan Lebat Pemicu Banjir Lahar di Sumbar Diprediksi sampai Sepekan ke Depan

Nasional
Sekian Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Sekian Harta Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendi yang Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Pemerintah Disebut Setuju Revisi UU MK Dibawa ke Rapat Paripurna untuk Disahkan

Nasional
Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Hari Ketiga di Sultra, Jokowi Resmikan Bendungan Ameroro dan Bagikan Bansos Beras

Nasional
Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Ketua Dewas KPK Sebut Laporan Ghufron ke Albertina Mengada-ada

Nasional
Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Revisi UU MK yang Kontroversial, Dibahas Diam-diam padahal Dinilai Hanya Rugikan Hakim

Nasional
MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

MK Akan Tentukan Lagi Status Anwar Usman dalam Penanganan Sengketa Pileg

Nasional
Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Praperadilan Panji Gumilang Digelar Hari Ini

Nasional
Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Mati Suri Calon Nonpartai di Pilkada: Jadwal Tak Bersahabat, Syaratnya Rumit Pula

Nasional
Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Anak SYL Minta Uang Rp 111 Juta ke Pejabat Kementan untuk Bayar Aksesori Mobil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com