Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahmad Sahroni Klaim Tak Pernah Ada Keputusan Deklarasikan Anies-AHY Awal September

Kompas.com - 04/09/2023, 10:55 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengungkapkan, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tidak pernah memutuskan untuk mendeklarasikan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maju menjadi pasangan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sahroni menjelaskan bahwa dalam pertemuan antara Anies dan Tim Delapan KPP dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada 25 Agustus 2023, tidak pernah memutuskan hal tersebut.

"Terkait apa yang diucapkan pada tanggal 25 Agustus bahwasanya saya ada di dalam ruangan itu, mengklarifikasi apa yang disampaikan Pak SBY bahwa Anies AHY akan dideklarasikan awal September. Omongan itu, saya katakan enggak ada," ujar Sahroni di Lobi Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Baca juga: Datang ke Bareskrim, Ahmad Sahroni Batal Laporkan SBY Usai Dilarang Surya Paloh

Sahroni mengungkapkan, dalam pertemuan itu, SBY meminta bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan dideklarasikan pada tanggal 3 September 2023.

"Tapi Pak SBY meminta deklarasi tanggal 3 September itu benar. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya itu adalah bohong belaka. Tidak ada bahwa Anies-AHY akan dideklarasikan awal September. Jadi enggak ada," katanya menegaskan.

Menurut Sahroni, dalam pertemuan itu SBY banyak menceritakan pengalamannya saat maju sebagai calon presiden tahun 2004.

Oleh karenanya, Sahroni mengaku sangat menyayangkan bahwa SBY tidak utuh dalam memberikan pernyataan kepada publik soal pertemuan tanggal 25 Agustus lalu.

Hal ini lantas menjadi pertimbangan Sahroni selaku individu untuk melaporkan SBY ke Bareskrim.

Baca juga: Nasdem-PKB Deklarasikan Anies-Muhaimin, PBNU Tegaskan Tak Dukung Siapapun Pada Pilpres 2024

Namun, rencana pelaporan itu diurungkannya atas perintah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

"Tapi mengurungkan niat karena tadi pas mau turun Pak Surya (bilang) 'sudah kau tak boleh melaporkan seseorang'. Pak Surya mengatakan, 'Sudah, kau enggak boleh melaporkan seseorang. Sudah, kau balik kantor'," ujar Sahroni.

Lebih lanjut, Sahroni membantah soal pengkhianatan yang terjadi dalam pemilihan bakal cawapres Anies Baswedan.

Menurut dia, proses itu dinamis hingga KPP mendaftarkan bakal capres dan cawapresnya di tahapan pendaftaran Pemilu 2024.

"Enggak ada (pengkhianatan), kan normallah, politik kan berbeda pandangan berbeda lobi berproses itu kan berjalan sampai titik daftar capres-cawapres nanti, jadi semua itu masih dinamis," katanya.

Baca juga: Bersyukur Demokrat Dikhianati Anies, SBY: Sekarang Saja Tidak Amanah, Bagaimana Nanti Jadi Pemimpin

Sebelumnya, SBY memberikan pidatonya usai manuver Partai Nasdem dan Anies Baswedan yang memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi bakal cawapres.

Tuding ada pengkhianatan

Pidato tanggapan SBY ini disampaikan dari kediamannya di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang disiarkan secara live di YouTube Partai Demokrat pada Jumat (1/9/2023).

Halaman:


Terkini Lainnya

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com