Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/09/2023, 17:17 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Achmad Nasrudin Yahya

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan, partainya sangat mungkin akan membentuk koalisi baru.

Hal ini terjadi setelah Partai Nasdem dan bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan dianggap berkhianat karena meminang Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai pendampingnya.

"Sangat mungkin kita punya rumah baru, tempat baru, tetapi melanjutkan yang sudah baik tetap," kata SBY di Cikeas, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).

"Kita bisa berdiskusi perbaikan seperti apa yang kita lakukan dengan mitra koalisi yang baru nanti, semua terbuka untuk itu," sambung dia.

Baca juga: SBY: Ada yang Komentar, Demokrat Kena Prank Musang Berbulu Domba

Meski begitu, SBY meminta pengertian para kader untuk bersabar terkait keputusan yang akan diambil para pimpinan partai.

Ia memastikan bahwa semua pimpinan partai, dari tingkat daerah hingga cabang akan dilibatkan untuk menentukan nasib Demokrat ke depan.

"Jadi saya mohon pengertian, tidak mungkin hari ini, besok, lusa, kita ambil keputusan apa begitu, tapi kita olah secara seksama, kita diskusikan seksama," tegas SBY.

SBY juga mengatakan bahwa dirinya mendukung langkah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengenai sikap yang akan diambil.

Baca juga: SBY: Teman-teman Sudah Ingatkan, Pak SBY Percaya Kepada Orang Itu?

Baik itu terkait pilihan koalisi maupun sosok calon presiden yang akan didukungnya.

"Karena begini, ketum mengatakan, saya tentu sangat mendukung sikap kita seperti apa nanti? Pilihan koalisi seperti apa? capres siapa yang kita dukung," kata SBY.

"Itu harus kita ajak serta para pimpinan Demokrat daerah, para pimpinan demokrat cabang," imbuh dia.

Diketahui, duet Anies dan Cak Imin mengemuka setelah diungkap oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.

Riefky menyebut Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah menunjuk Cak Imin sebagai pendamping Anies di Pilpres 2024.

Keputusan ini berdasarkan hasil pertemuan antara Paloh dan Cak Imin yang berlangsung di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Setelah keduanya bersepakat, Anies langsung dipanggil ke Nasdem Tower untuk mengkomunikasikan keputusan tersebut tanpa sepengetahuan Demokrat dan PKS sebagai mitra koalisi.

Riefky menyatakan rentetan peristiwa tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan Koalisi Perubahan.

"Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," kata Riefky.

Sementara itu, Paloh membantah tudingan Demokrat bahwa dirinya membuat keputusan sepihak untuk menduetkan Anies dengan Cak Imin. Ia menyebut keputusan ini belum final.

"Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-angguk saja itu kan belum tuntas sepenuhnya," kata Paloh di Nasdem Tower.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Survei Litbang 'Kompas': Elektabilitas Prabowo-Gibran 39,3 Persen, Anies-Muhaimin 16,7 Persen, Ganjar-Mahfud 15,3 Persen

Survei Litbang "Kompas": Elektabilitas Prabowo-Gibran 39,3 Persen, Anies-Muhaimin 16,7 Persen, Ganjar-Mahfud 15,3 Persen

Nasional
[GELITIK NASIONAL] Gaduh Debat Capres-Cawapres: Perubahan Format dan Polemik Saling Sanggah

[GELITIK NASIONAL] Gaduh Debat Capres-Cawapres: Perubahan Format dan Polemik Saling Sanggah

Nasional
Membaca Dua Survei Elektabilitas Capres-Cawapres: Prabowo-Gibran Unggul

Membaca Dua Survei Elektabilitas Capres-Cawapres: Prabowo-Gibran Unggul

Nasional
[POPULER NASIONAL] Hasto Sebut Prabowo Tak Bisa Blusukan Sebab Bukan PDI-P | Ancaman Resesi Demokrasi

[POPULER NASIONAL] Hasto Sebut Prabowo Tak Bisa Blusukan Sebab Bukan PDI-P | Ancaman Resesi Demokrasi

Nasional
Gibran Klaim Dapat Arahan dari Said Aqil Siradj

Gibran Klaim Dapat Arahan dari Said Aqil Siradj

Nasional
Said Aqil Siradj Doakan Gibran Diberi Kekuatan untuk Capai Tujuannya

Said Aqil Siradj Doakan Gibran Diberi Kekuatan untuk Capai Tujuannya

Nasional
Sekjen PDI-P: Seorang Pemimpin Tak Boleh Bersikap Otoriter

Sekjen PDI-P: Seorang Pemimpin Tak Boleh Bersikap Otoriter

Nasional
Jokowi dan Ma'ruf Amin Tak Hadiri Peringatan Hari HAM Sedunia di Lapangan Banteng

Jokowi dan Ma'ruf Amin Tak Hadiri Peringatan Hari HAM Sedunia di Lapangan Banteng

Nasional
Gibran Akui Materi Debat Perdana Capres-Cawapres Tak Berat

Gibran Akui Materi Debat Perdana Capres-Cawapres Tak Berat

Nasional
KPK Sesalkan Terpidana Korupsi Eks Wali Kota Batu Dikebumikan di Taman Makam Pahlawan

KPK Sesalkan Terpidana Korupsi Eks Wali Kota Batu Dikebumikan di Taman Makam Pahlawan

Nasional
Anis Matta: Tugas Partai Gelora Kembalikan Basis Dukungan Prabowo pada 2014 dan 2019

Anis Matta: Tugas Partai Gelora Kembalikan Basis Dukungan Prabowo pada 2014 dan 2019

Nasional
Gibran Sebut Program Makan Siang dan Susu Gratis Bukan Retorika Belaka

Gibran Sebut Program Makan Siang dan Susu Gratis Bukan Retorika Belaka

Nasional
Prabowo Akui Pakai Nama Jokowi untuk “Jualan”

Prabowo Akui Pakai Nama Jokowi untuk “Jualan”

Nasional
Gibran Sambangi Ponpes Said Aqil Siradj di Jagakarsa

Gibran Sambangi Ponpes Said Aqil Siradj di Jagakarsa

Nasional
Bela Prabowo, Gibran: Apa yang Salah dengan Joget?

Bela Prabowo, Gibran: Apa yang Salah dengan Joget?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com