Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Ungkap Arahan AHY Usai Anies-Nasdem Disebut Berkhianat, Direspons SBY

Kompas.com - 01/09/2023, 16:11 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengungkapkan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberi arahan agar mereka segera membuat keputusan usai Nasdem dan Anies Baswedan disebut berkhianat.

Pasalnya, Anies tiba-tiba memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres).

Herman mengatakan, arahan AHY itu direspons oleh Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

SBY akhirnya memutuskan untuk membuat rapat MTP Demokrat pada Jumat (1/9/2023) sore ini.

"Arahan dari ketum (ketua umum) tentu harus ada keputusan-keputusan yang kemudian direspons oleh ketua majelis tinggi yang akan dirapatkan sore hari ini," ujar Herman saat ditemui di Cikeas, Jawa Barat, Jumat.

Baca juga: Surya Paloh Harap Koalisi Pengusung Anies Tidak Bubar Usai Demokrat Tuding Nasdem Pengkhianat

Herman mengungkapkan, di tengah perjalanan membangun Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Demokrat ternyata dikhianati.

Menurutnya, pengkhianatan yang dilakukan oleh Partai Nasdem dan Anies itu harus dibahas secara serius.

"Kami di DPP sudah membahas dua hari berturut-turut. Dan hari ini akan dibahas di majelis tinggi partai sebagai pengambilan keputusan tertinggi terhadap koalisi maupun penetapan capres-cawapres. Ini menjadi agenda penting, karena kita tidak bisa membiarkan situasi ini," katanya.

Herman mengatakan, jika ingin meneruskan kerja sama dengan Anies, pasti akan sulit membangun kepercayaannya lagi.

Apalagi, menurutnya, Demokrat sudah lama membangun koalisi bersama-sama dengan Nasdem.

"Oleh karenanya, akan dibahas, dikupas, Tim 8 akan melaporkan kepada majelis tinggi partai dan kemudian tentu majelis tinggi partai akan merespons. Dan ketua majelis tinggi nanti akan mengambil kesimpulan," kata Herman.

Baca juga: Pernyataan Lengkap Demokrat soal Duet Anies-Muhaimin dan Pengkhianatan Nasdem

Berdasarkan pantauan Kompas.com di rumah SBY, sejumlah pejabat Demokrat sudah tiba di Cikeas.

Di antaranya adalah Sekretaris MTP Demokrat Andi Mallarangeng, anggota MTP Syarief Hasan dan Hinca Pandjaitan. Kemudian, Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief hingga Kepala Bakomstra Demokrat Herzaky Mahendra Putra.

Hingga berita ini ditayangkan, rapat MTP Demokrat belum dimulai. Tetapi, AHY disebut sudah hadir.

Sebelumnya diberitakan, Demokrat menuding Partai Nasdem dan bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan berkhianat. 

Halaman:


Terkini Lainnya

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com