Pernyataan Lengkap Demokrat soal Duet Anies-Muhaimin dan Pengkhianatan Nasdem

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat tiba-tiba mengungkap bahwa bakal calon presiden (capres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menggandeng Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024.

Ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya melalui keterangan tertulis, Kamis (31/8/2023).

Dalam pernyataannya, Riefky membongkar bahwa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menunjuk Muhaimin sebagai bakal cawapres secara sepihak, tanpa persetujuan Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai anggota partai koalisi pendukung Anies.

Ketetapan Surya Paloh tersebut kabarnya disetujui oleh Anies. Padahal, klaim Demokrat. Anies sebelumnya telah menunjuk ketua umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai bakal calon RI-2.

Baca juga: Kamis Sibuk di Panggung Politik: Anies Sungkem ke Ibu Muhaimin, Demokrat Bongkar Pengkhianatan Nasdem

Demokrat seakan-akan begitu marah, sampai-sampai menuding Surya Paloh dan Anies sebagai pengkhianat. Berikut pernyataan lengkap Sekjen Partai Demokrat soal duet Anies-Muhaimin:

Dalam kapasitas saya, baik sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat maupun sebagai anggota Tim 8 Koalisi Perubahan, saya ingin menyampaikan perkembangan situasi terkini. Penjelasan ini saya tujukan utamanya kepada para pemimpin dan kader Demokrat di seluruh Tanah Air, dan tentunya juga kepada masyarakat luas.

1. Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh.

2. Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat “dipaksa” menerima keputusan itu (fait accompli).

3. Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya. Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan capres/cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai.

4. Sebagai bahan pertanggungjawaban Anggota Tim 8 yang mewakili Partai Demokrat kepada Rapat Majelis Tinggi Partai, berikut ini kami sampaikan penjelasan lengkap apa yang telah terjadi dalam Koalisi Perubahan secara kronologis:

Dokumentasi Partai Demokrat Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.

a. Meskipun Anies Baswedan telah diusung oleh Partai Nasdem sebagai capres sejak 3 Oktober 2022, tetapi hingga 22 Januari 2023 baik Anies maupun Partai Nasdem belum berhasil membentuk sebuah koalisi parpol yang memenuhi syarat presidential threshold 20 persen.

b. Atas dasar persahabatan dan chemistry yang selama ini terbangun antara Anies dan Ketum AHY, maka pada 23 Januari 2023 di sebuah rumah di Jalan Lembang, Jakarta Pusat, Anies Baswedan mengajak Ketum AHY “menjemput takdir” sebagai pasangan Capres- Cawapres 2024-2029 dengan kesepakatan Anies membawa Partai Nasdem, Ketum AHY membawa Partai Demokrat dan keduanya bekerjasama untuk mengajak PKS. Peristiwa ini disaksikan oleh 4 orang dari Tim 8.

c. Secara formal, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diresmikan 14 Februari 2023 dengan penandatanganan piagam koalisi oleh ketiga ketua umum partai, yang berisi 6 butir kesepakatan, yaitu:

• Namanya Koalisi Perubahan untuk Persatuan;
• Sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai capres;
• Capres diberikan mandat untuk menentukan cawapresnya dengan kriteria yang telah ditentukan;
• Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pasangan capres-cawapres dideklarasikan;
• Capres diberi keleluasaan untuk memperluas dukungan politik;
• Untuk menyelenggarakan keputusan KPP, dibentuk sekretariat. Piagam koalisi itu dilandasi oleh asas keadilan dan kesetaraan.

d. Di masa-masa ini, sejumlah parpol sahabat mendekati dan membuka komunikasi politik dengan Partai Demokrat. Khusus pada pertemuan dengan salah satu parpol yang mengundang perhatian publik, capres Anies menghubungi pada 12 Juni 2023 dan mengatakan kepada Ketum AHY, “Saya ditelepon beberapa kali oleh Ibu saya dan guru spiritual saya, agar segera berpasangan dengan capres-cawapres Anies-AHY”.

e. Sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh ketiga ketua umum partai politik yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh; Presiden PKS Ahmad Syaikhu; dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk menentukan siapa calon wakil presiden yang dipilihnya, maka pada 14 Juni 2023, capres Anies memutuskan untuk memilih Ketum AHY sebagai cawapresnya.