Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Anggap Manuver Nasdem dan Duet Anies-Cak Imin Penghinaan

Kompas.com - 01/09/2023, 10:31 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mengaku merasa dihina dengan kesepakatan diam-diam antara Anies dan Partai Nasdem yang akan mengusung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres.

"Ini yang sangat menghinanya. Ini teman-teman PKB dan Anies sudah sepakat, teman-teman PKB sepakat membentuk koalisi dengan capresnya Anies dan cawapresnya Muhaimin. 'Gimana mau ikut? Kalau enggak mau ya sudah.' Luar biasa sekali. Setelah selama 1 tahun kami berkomunikasi ternyata seperti ini," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, dalam program Kompas Malam di Kompas TV, Kamis (31/8/2023).

Herzaky mengatakan, setelah mendengar dan mengonfirmasi langsung kepada Anies mengenai informasi dia dipasangkan dengan Muhaimin, mereka langsung menerbitkan keterangan pers tentang pernyataan sikap.

Menurut dia, manuver politik itu juga membuat kader Demokrat di berbagai daerah murka.

Baca juga: DPC Demokrat Cirebon Copot Spanduk dan Sobek Gambar Anies Baswedan

"Alhamdulillah kami ditunjukkan oleh Allah S.W.T., sebelum pendaftaran. Sehingga kami tahu siapa kawan, siapa sebenarnya lawan. Siapa yg pantas kami hormati, siapa yang pantas kita jadikan pemimpin," ujar Herzaky.

"Secara de facto, kader-kader kami di seluruh Indonesia sudah menyampaikan, kita sudah dikhianati, buat apa kita besama para pengkhianat yang tidak tahu diri dan tidak beretika. Lebih baik kita berjuang bersama rakyat," sambung Herzaky.

Menurut dia, sebelumnya Anies sudah mengusulkan kepada para partai politik anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) supaya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dipilih menjadi bakal cawapres.

Bahkan, menurut Herzaky, Anies sampai menulis surat kepada AHY pada 25 Agustus 2023 lalu yang isinya meminta supaya AHY mau menjadi bakal cawapresnya.

Baca juga: Demokrat Ciamis Turunkan 2.300 Baliho Anies, Dianggap Menusuk dari Belakang

Akan tetapi, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh disebut secara sepihak menetapkan Muhaimin sebagai bakal cawapres Anies, di Nasdem Tower pada 29 Agustus 2023.

Keputusan itu, kata Herzaky, diambil Surya Paloh tanpa memberitahu Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai anggota KPP.

"Kami berbasis nilai, kami fokus kepada koalisi perubahan, ternyata kami dikhianati, sudah membentuk koalisi sendiri, punya capres-cawapres sendiri, tidak sesuai kesepakatan awal," ucap Herzaky.

Baca juga: Amarah Demokrat Setelah Muncul Opsi Anies-Muhaimin, Koalisi Perubahan Bubar?


Herzaky mengatakan, Partai Demokrat sudah mencium gelagat bakal terjadi manuver politik itu beberapa pekan lalu. Alhasil, hal itu terungkap pada pekan ini ketika Nasdem dan PKB sepakat membentuk koalisi dengan mengusung bakal capres dan bakal cawapres Anies-Muhaimin.

Herzaky mengatakan, Majelis Tinggi Partai Demokrat akan menggelar rapat buat menentukan sikap merespons situasi itu.

Hal itu juga akan menjadi penentuan posisi Demokrat apakah akan tetap berada di KPP atau mencari mitra koalisi lain.

Secara terpisah, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya tidak menginginkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) bubar.

Baca juga: Muncul Isu Anies-Muhaimin, PPP Terbuka jika Demokrat atau PKS Pindah ke Koalisinya

Halaman:


Terkini Lainnya

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
“Oposisi” Masyarakat Sipil

“Oposisi” Masyarakat Sipil

Nasional
Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Soal Pernyataan Prabowo, Pengamat: Ada Potensi 1-2 Partai Setia pada Jalur Oposisi

Nasional
Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Pakar Nilai Ide KPU soal Caleg Terpilih Dilantik Usai Kalah Pilkada Inkonstitusional

Nasional
Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com