Demokrat Anggap Manuver Nasdem dan Duet Anies-Cak Imin Penghinaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mengaku merasa dihina dengan kesepakatan diam-diam antara Anies dan Partai Nasdem yang akan mengusung Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres.

"Ini yang sangat menghinanya. Ini teman-teman PKB dan Anies sudah sepakat, teman-teman PKB sepakat membentuk koalisi dengan capresnya Anies dan cawapresnya Muhaimin. 'Gimana mau ikut? Kalau enggak mau ya sudah.' Luar biasa sekali. Setelah selama 1 tahun kami berkomunikasi ternyata seperti ini," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, dalam program Kompas Malam di Kompas TV, Kamis (31/8/2023).

Herzaky mengatakan, setelah mendengar dan mengonfirmasi langsung kepada Anies mengenai informasi dia dipasangkan dengan Muhaimin, mereka langsung menerbitkan keterangan pers tentang pernyataan sikap.

Menurut dia, manuver politik itu juga membuat kader Demokrat di berbagai daerah murka.

"Alhamdulillah kami ditunjukkan oleh Allah S.W.T., sebelum pendaftaran. Sehingga kami tahu siapa kawan, siapa sebenarnya lawan. Siapa yg pantas kami hormati, siapa yang pantas kita jadikan pemimpin," ujar Herzaky.

"Secara de facto, kader-kader kami di seluruh Indonesia sudah menyampaikan, kita sudah dikhianati, buat apa kita besama para pengkhianat yang tidak tahu diri dan tidak beretika. Lebih baik kita berjuang bersama rakyat," sambung Herzaky.

Menurut dia, sebelumnya Anies sudah mengusulkan kepada para partai politik anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) supaya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dipilih menjadi bakal cawapres.

Bahkan, menurut Herzaky, Anies sampai menulis surat kepada AHY pada 25 Agustus 2023 lalu yang isinya meminta supaya AHY mau menjadi bakal cawapresnya.

Akan tetapi, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh disebut secara sepihak menetapkan Muhaimin sebagai bakal cawapres Anies, di Nasdem Tower pada 29 Agustus 2023.

Keputusan itu, kata Herzaky, diambil Surya Paloh tanpa memberitahu Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai anggota KPP.

"Kami berbasis nilai, kami fokus kepada koalisi perubahan, ternyata kami dikhianati, sudah membentuk koalisi sendiri, punya capres-cawapres sendiri, tidak sesuai kesepakatan awal," ucap Herzaky.

Herzaky mengatakan, Majelis Tinggi Partai Demokrat akan menggelar rapat buat menentukan sikap merespons situasi itu.

Hal itu juga akan menjadi penentuan posisi Demokrat apakah akan tetap berada di KPP atau mencari mitra koalisi lain.

Secara terpisah, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengatakan bahwa pihaknya tidak menginginkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) bubar.

Pernyataan ini disampaikan Surya Paloh usai Partai Demokrat menyebut dirinya dan Anies sebagai pengkhianat karena memilih Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies.

Diketahui, KPP merupakan gabungan tiga partai yakni Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Kenapa kita paksakan bubar, kalau memang dia bisa bertahan baik bagus berkembang?” ujar Surya Paloh saat ditemui awak media di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023) malam.

Ia lantas berharap apa yang direncanakan dan diharapkan saat membentuk KPP bisa terwujud.

Meski berharap koalisi ini tidak bubar, Surya Paloh mengaku pihaknya tetap menghormati keputusan politik Partai Demokrat.

Termasuk, jika memilih hengkang dan bergabung dengan koalisi lain.

“Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar,” kata Surya Paloh.

Meski menyatakan tetap akan berkomunikasi dengan Demokrat, Surya Paloh mengaku belum ada rencana menemui pihak dari partai berlambang Mercy itu.

(Penulis : Syakirun Ni'am | Editor : Novianti Setuningsih)