Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Narasi Pro Perubahan Dipertanyakan di Duet Anies-Muhaimin, Pengamat: Nasdem Nampaknya Setengah Hati

Kompas.com - 31/08/2023, 22:00 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengatakan, munculnya skema Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Anies Baswedan merupakan tanda bahwa Partai Nasdem setengah hati berhadapan dengan pemerintah.

Skema itu muncul melalui pernyataan resmi dari Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.

Umam mengatakan, Partai Nasdem yang membentuk koalisi secara sembunyi-sembunyi dengan PKB untuk mengusung skema Anies-Muhaimin menjadi penanda bagi berakhirnya Koalisi Perubahan bentukan Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Bubarnya koalisi penantang pemerintah itu tak lepas dari positioning Nasdem yang tampaknya setengah hati untuk berhadap-hadapan dengan pemerintah. Alih-alih menantang pemerintah, Nasdem justru mencoba renegosiasi ulang dengan kekuasaan,” kata Umam dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

Baca juga: Kronologi Demokrat Tuding Anies-Nasdem Sepihak Gandeng Cak Imin Jadi Bacawapres

“Artinya, di balik enggannya Anies mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, ternyata Anies dan Nasdem yang selama ini menggunakan kedok pro-perubahan bermain mata dengan kekuasaan,” ujar Direktur Eksekutif Indostrategic itu.

Menurut Umam, jika Anies dan Muhaimin menjadi pasangan capres-cawapres, potensi kemenangan pasangan itu agak problematik.

“Karena lemahnya elektabilitas Anies kurang terbantu oleh elektabilitas Cak Imin yang belum optimal,” kata Umam.

Umam melanjutkan, “mesin politik” Nahdliyyin susah optimal. Sebab, selama satu tahun terakhir ini, PKB condong ke Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Baca juga: Demokrat Tuding Surya Paloh Tunjuk Muhaimin Jadi Cawapres Anies, Nasdem: Enggak Ngerti

“Hal itu akan sangat merepotkan mesin politik PKB. Para kiai atau sepuh yang selama satu tahun terakhir ini sudah terlanjur mendukung Prabowo, kini harus diubah haluannya untuk mendukung Anies yang selama ini dia anggap sebagai pengeksploitasi politik identitas,” kata Umam.

“Artinya, langkah politik Anies agak berat untuk recover elektabilitas. Jangan sampai salah perhitungan,” tutur Umam.

Sebelumnya, Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah menunjuk Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai bacawapres Anies.

Riefky mengungkapkan, keputusan itu diambil setelah Surya Paloh dan Cak Imin bertemu di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

“Secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS,” ujar Riefky dalam keterangannya, Kamis ini.

Baca juga: PKS Bakal Segera Umumkan Sikap Terkait Rumor Duet Anies-Muhaimin

Riefky mengatakan, Surya langsung memanggil Anies pada malam itu juga untuk menyampaikan keputusan tersebut.

Sehari setelahnya, Rabu (30/8/2023), Anies tak mengatakan informasi itu pada Demokrat dan PKS yang merupakan bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

“Melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya,” ucap Riefky.

Terakhir, Riefky menganggap bahwa tindakan tersebut adalah wujud pengkhianatan Nasdem dan Anies atas piagam pembentukan KPP.

Padahal, dalam piagam itu disebutkan, ketiga parpol KPP memberikan mandat pada Anies untuk menentukan bacawapresnya sendiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Nasional
Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com