Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bakal Gelar Rapimnas Pertengahan September, Demokrat: Bicarakan Hal Penting

Kompas.com - 28/08/2023, 19:36 WIB
Tatang Guritno,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan, Demokrat akan mengadakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 13-14 September 2023.

Ia mengungkapkan, momen itu bakal dipakai sebagai perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-22 Partai Demokrat dan membahas persoalan penting jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

“Yang pasti rapimnas akan membicarakan hal-hal penting tanggal 13 (September). Kemudian, tanggal 14 HUT akan diisi oleh syukuran,” ujar Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/8/2023).

Namun, ia belum dapat memastikan apakah momentum itu bakal dipakai untuk deklarasi bakal calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Baca juga: Demokrat Sebut Terbuka jika Sandiaga Ingin Komunikasi soal Wacana Ganjar-Anies

Sebaliknya, Herman malah menyatakan bahwa Demokrat tetap mendesak Anies Baswedan agar segera mengumumkan pendampingnya.

“Justru kalau mau bagus, Mas Anies mendeklarasikan di Agustus ini,” katanya.

Terakhir, ia menampik bahwa Rapimnas Demokrat digelar untuk mendesak agar Anies mendeklarasikan bakal cawapres.

“Momentum rapimnas dan HUT ini sudah dibicarakan jauh hari sebelumnya. Artinya, ketua umum, Mas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) sudah minta dari jauh hari sebelumnya,” ujarnya.

“Jadi tidak ada kaitannya (dengan penentuan bakal cawapres),” kata Herman melanjutkan.

Baca juga: Elektabilitas Partai Koalisi Perubahan Turun, Demokrat Nilai karena Anies Tak Kunjung Tentukan Cawapres

Diketahui, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta agar Anies segera menentukan bakal cawapres.

Sementara itu, Nasdem masih menganggap tak ada urgensi untuk mengumumkan bakal RI-2 KPP saat ini.

Terbaru, Anies menyatakan bahwa KPP tetap solid setelah menemui tiga figur penting dari tiga parpol KPP.

Ketiganya adalah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri.

Baca juga: Demokrat: Wacana Sandi-AHY Respons atas Imajinasi Liar Duetkan Ganjar-Anies

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com