Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes: WFH Tujuannya Bukan Buat Lebih Sehat, tapi Kurangi Emisi Karbon Kendaraan

Kompas.com - 25/08/2023, 20:49 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, tujuan pelaksanaan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) di tengah tingkat polusi udara yang memburuk bukan bermaksud menjaga masyarakat lebih sehat.

Menurut Budi Gunadi, tujuan utamanya adalah mengurangi emisi karbon dari kendaraan.

"WFH itu tujuannya bukan untuk menjaga dia lebih sehat. Tujuannya adalah supaya mengurangi emisi karbon dari kendaraan. Karena salah satu (penyumbang polusi) yang terbesar adalah emisi dari transportasi," kata Budi saat ditemui di Hotel St. Regis, Jakarta, Jumat (25/8/2023).

Budi lantas mengatakan, intervensi kesehatan yang paling berhasil adalah kesadaran masyarakat dalam melakukan pencegahan penyakit. Sehingga, ia belum mewajibkan penggunaan masker.

Baca juga: Menkes Ungkap Kasus ISPA di Jakarta Naik Jadi 200.000 akibat Polusi Udara

Ia mengungkapkan, masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab lebih atas kesehatannya masing-masing.

Selain penggunaan masker, ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan. Langkah pertama, memantau indeks kualitas udara (air quality index/AQI) secara berkala.

Jika berada pada kategori tidak sehat, sebisa mungkin hindari beraktivitas di luar rumah. Kalau harus menjalankan aktivitas di luar ruangan, masyarakat bisa memakai masker.

"Kalau lagi enggak sehat sebaiknya jangan ke luar. Preventifnya dari sisi kesehatan itu yang kita sarankan. Kalau sudah batuk-batuk, disarankan ke Puskesmas atau rumah sakit," ujar Budi Gunadi.

Baca juga: RSUP Persahabatan: Ada Peningkatan Kunjungan 20-30 Persen karena ISPA dan Pneumonia Tahun Ini

Lebih lanjut, Budi menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak memiliki strategi khusus untuk mengatasi polusi udara.

Menurutnya, strategi-strategi pencegahan polusi udara lebih banyak dilakukan di kementerian/lembaga lain, seperti Kementerian Perhubungan dan kementerian koordinator di atasnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves)

"Saya itu tugasnya di hilir. Kalau nanti sudah sakit, saya mesti beresin. Kalau untuk di hulu, saya pernah ikut sekali rapat dengan Pak Luhut. Tapi lebih banyak dia ngajak menteri perhubungan bagian transportasi, menteri energi, men-LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan), karena sumbernya di sana," kata Budi.

Sebagai informasi, polusi udara di Jakarta masuk dalam kategori tidak sehat. Demikian pula di kota lainnya seperti Tangerang Selatan, Mempawah di Kalimantan Barat, Serang Banten, dan Banjar Baru di Kalimantan Selatan.

Baca juga: Menkes Tak Wajibkan Pakai Masker Saat Polusi Memburuk, Ini Alasannya

Kondisi ini dapat menimbulkan dampak kesehatan pada masyarakat.

Badan kesehatan dunia atau WHO mencatat saat ini, 90 persen penduduk dunia menghirup udara dengan kualitas udara yang kumuh.

Menurut WHO, setiap tahun ada tujuh juta kematian, dan dua juta di antaranya di Asia Tenggara berhubungan dengan polusi udara di luar dan dalam ruangan.

Sebelumnya, Budi Gunadi juga mengungkapkan, kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) naik mencapai 200.000 kasus di Jakarta.

Angka tersebut ebih tinggi empat kali lipat dibandingkan pada masa pandemi Covid-19 yang mencapai 50.000 kasus.

Menurut Budi Gunadi, peningkatan itu dipengaruhi dari memburuknya polusi udara di DKI Jakarta.

Baca juga: Menkes Ungkap Kasus ISPA di Jakarta Naik Jadi 200.000 akibat Polusi Udara

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com