Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes Tak Wajibkan Pakai Masker Saat Polusi Memburuk, Ini Alasannya

Kompas.com - 25/08/2023, 19:09 WIB
Fika Nurul Ulya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin belum mewajibkan penggunaan masker saat polisi udara di kota-kota besar, utamanya di DKI Jakarta kian buruk.

Dia beralasan, intervensi kesehatan yang paling berhasil adalah kesadaran masyarakat dalam melakukan pencegahan penyakit.

Budi menuturkan, masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab lebih atas kesehatannya masing-masing.

"Saya rasa (penggunaan masker) tidak harus wajib. Intervensi kesehatan yang paling berhasil adalah kalau masyarakat sudah mengetahui bagaimana menjaga kesehatan masing-masing," kata Budi saat ditemui di Hotel St. Regis, Jakarta, Jumat (25/8/2023).

Baca juga: Banyak Keluhan Bikin Polusi, Pabrik Pembuatan Arang Rumahan di Jaktim Ditutup

Budi menuturkan, ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan masyarakat. Pertama, memantau indeks kualitas udara (air quality index/AQI) secara berkala.

Jika berada pada kategori tidak sehat, hindari sebisa mungkin beraktivitas di luar rumah. Kalaupun harus menjalankan aktivitas, masyarakat bisa memakai masker.

"Kalau lagi enggak sehat sebaiknya jangan ke luar. Preventifnya dari sisi kesehatan itu yang kita sarankan. Kalau sudah batuk-batuk, disarankan ke puskesmas atau rumah sakit," tutur Budi.

Lebih lanjut, Budi menyampaikan, Kemenkes tidak memiliki strategi khusus mengingat ranah kerjanya berada di hilir.

Strategi-strategi pencegahan polusi udara lebih banyak dilakukan di kementerian/lembaga lain, seperti Kementerian Berhubungan dan kementerian koordinator di atasnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves)

"Kita lebih ke hilir. Strateginya lebih banyak itu ke Pak Luhut (sebagai Menkomarves) yang menyampaikan, bagaimana mengurangi partikel-partikel yang ada di udara, bukan bidangnya kita," ucap Budi.

Baca juga: Industri Tetap Beroperasi, Kemenperin Bentuk Tim Inspeksi Kualitas Udara

Polusi udara di Jakarta masuk dalam kategori tidak sehat. Demikian pula di kota lainnya, seperti Tangerang Selatan, Mempawah di Kalimantan Barat, Serang Banten, dan Banjar Baru di Kalimantan Selatan.

Kondisi ini dapat menimbulkan dampak kesehatan pada masyarakat. WHO mencatat, saat ini, 90 persen penduduk dunia menghirup udara dengan kualitas udara yang kumuh.

Menurut WHO, setiap tahun ada 7 juta kematian, dan 2 juta di antaranya di Asia Tenggara berhubungan dengan polusi udara di luar dan dalam ruangan.


Sebelumnya Budi juga mengungkapkan, kasus ISPA naik mencapai 200.000 kasus di Jakarta, lebih tinggi empat kali lipat dibandingkan pada masa pandemi Covid-19 yang mencapai 50.000 kasus.

Peningkatan itu dipengaruhi dari memburuknya polusi udara di DKI Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com