Salin Artikel

Menkes Tak Wajibkan Pakai Masker Saat Polusi Memburuk, Ini Alasannya

Dia beralasan, intervensi kesehatan yang paling berhasil adalah kesadaran masyarakat dalam melakukan pencegahan penyakit.

Budi menuturkan, masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab lebih atas kesehatannya masing-masing.

"Saya rasa (penggunaan masker) tidak harus wajib. Intervensi kesehatan yang paling berhasil adalah kalau masyarakat sudah mengetahui bagaimana menjaga kesehatan masing-masing," kata Budi saat ditemui di Hotel St. Regis, Jakarta, Jumat (25/8/2023).

Budi menuturkan, ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan masyarakat. Pertama, memantau indeks kualitas udara (air quality index/AQI) secara berkala.

Jika berada pada kategori tidak sehat, hindari sebisa mungkin beraktivitas di luar rumah. Kalaupun harus menjalankan aktivitas, masyarakat bisa memakai masker.

"Kalau lagi enggak sehat sebaiknya jangan ke luar. Preventifnya dari sisi kesehatan itu yang kita sarankan. Kalau sudah batuk-batuk, disarankan ke puskesmas atau rumah sakit," tutur Budi.

Lebih lanjut, Budi menyampaikan, Kemenkes tidak memiliki strategi khusus mengingat ranah kerjanya berada di hilir.

Strategi-strategi pencegahan polusi udara lebih banyak dilakukan di kementerian/lembaga lain, seperti Kementerian Berhubungan dan kementerian koordinator di atasnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves)

"Kita lebih ke hilir. Strateginya lebih banyak itu ke Pak Luhut (sebagai Menkomarves) yang menyampaikan, bagaimana mengurangi partikel-partikel yang ada di udara, bukan bidangnya kita," ucap Budi.

Polusi udara di Jakarta masuk dalam kategori tidak sehat. Demikian pula di kota lainnya, seperti Tangerang Selatan, Mempawah di Kalimantan Barat, Serang Banten, dan Banjar Baru di Kalimantan Selatan.

Kondisi ini dapat menimbulkan dampak kesehatan pada masyarakat. WHO mencatat, saat ini, 90 persen penduduk dunia menghirup udara dengan kualitas udara yang kumuh.

Menurut WHO, setiap tahun ada 7 juta kematian, dan 2 juta di antaranya di Asia Tenggara berhubungan dengan polusi udara di luar dan dalam ruangan.

Peningkatan itu dipengaruhi dari memburuknya polusi udara di DKI Jakarta.

https://nasional.kompas.com/read/2023/08/25/19090401/menkes-tak-wajibkan-pakai-masker-saat-polusi-memburuk-ini-alasannya

Terkini Lainnya

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Nasional
Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Nasional
Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Nasional
Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Nasional
Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Nasional
Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Nasional
Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Nasional
Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Nasional
Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Nasional
MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Kemenag Sayangkan 47,5 Persen Penerbangan Haji Garuda Alami Keterlambatan

Nasional
Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Laporan Fiktif dan Manipulasi LPJ Masih Jadi Modus Korupsi Dana Pendidikan

Nasional
Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Dana Bantuan dan Pengadaan Sarana-Prasarana Pendidikan Masih Jadi Target Korupsi

Nasional
Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Lettu Eko Terindikasi Terlilit Utang Karena Judi Online, Dankormar: Utang Almarhum Rp 819 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke