Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] PSI Minta Maaf Terkait Gibran | Respons Anies soal Duet dengan Ganjar

Kompas.com - 25/08/2023, 05:58 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Artikel terkait permintaan maaf Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi pemberitaan populer di Kompas.com, Kamis (24/8/2023).

Selanjutnya, artikel respons bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan atas wacana duet dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Lalu, artikel terkait Mahkamah Agung (MA) membatalkan vonis bebas terhadap dua anggota polisi di kasus Targedi Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.

Berikut ulasan selengkapnya:

1. Upaya Pakaikan Jaket PSI ke Gibran Berujung Permintaan Maaf Giring dan Grace

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie meminta maaf karena ada kader partainya yang secara tiba-tiba naik ke panggung dan mencoba memakaikan jaket PSI kepada Gibran Rakabuming Raka.

"Mohon maaf atas peristiwa kemarin," ujar Grace saat dimintai konfirmasi, Rabu (23/8/2023).

Giring selaku Ketua Umum PSI turut menyampaikan permohonan maafnya melalui akun Twitter resminya.

"Mohon maaf Mas Wali @gibran_tweer atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari kejadian ini. Semua semata-mata karena spontanitas dan kecintaan yang luar biasa kader PSI kepada Mas Wali. Kami akan meningkatkan disiplin kepada kader-kader kami agar peristiwa ini tidak terulang di kemudian hari," tulis Giring.

Baca selengkapnya: Upaya Pakaikan Jaket PSI ke Gibran Berujung Permintaan Maaf Giring dan Grace

2. Respons Wacana Duet dengan Ganjar, Anies: Jadi Koalisi Dulu, Baru Ada Pembahasan

Anies Baswedan merespons narasi duet dengan bacapres PDI-Perjuangan Ganjar Pranowo.

Dia mengatakan, wacana tersebut tidak bisa dibahas lebih lanjut karena PDI-P bukan merupakan koalisi KPP.

"Kalau partainya bukan bagian dari koalisi bagaimana mungkin bisa dibahas namanya (penyatuan Anies-Ganjar)," kata Anies saat ditemui di Tarumanegara, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (23/8/2023).

"Menjadi bagian dari koalisi dulu baru ada pembahasan," sambug dia.

Baca selengkapnya: Respons Wacana Duet dengan Ganjar, Anies: Jadi Koalisi Dulu, Baru Ada Pembahasan

3. MA Batalkan Vonis Bebas 2 Polisi Terdakwa Tragedi Kanjuruhan

MA membatalkan vonis bebas terhadap dua anggota polisi di kasus Tragedi Kanjuruhan dalam putusan kasasi yang diketuk Rabu (23/8/2023) malam.

Dua terdakwa dari unsur kepolisian itu adalah mantan Kasat Samapta Polres Malang AKP Bambang Sidik Achmadi dan eks Kabag Ops Polres Malang Kompol Wahyu Setyo Pranoto.

Putusan kasasi ini dipimpin oleh hakim agung Surya Jaya sebagai ketua, dengan hakim agung Brigjen TNI (Purn) Hidayat Manao dan hakim agung Jupriyadi sebagai anggota majelis.

Baca selengkapnya: MA Batalkan Vonis Bebas 2 Polisi Terdakwa Tragedi Kanjuruhan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Zulhas: Indonesia Negara Besar, Kalau Perlu Kementerian Diperbanyak

Nasional
Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Menag Cek Kesiapan Hotel dan Dapur Jemaah Haji di Madinah

Nasional
Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Usung Bima Arya atau Desy Ratnasari di Pilkada Jabar, PAN Yakin Ridwan Kamil Maju di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

[POPULER NASIONAL] Mahfud Singgung soal Kolusi Tanggapi Ide Penambahan Kementerian | Ganjar Disarankan Buat Ormas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com