Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Visi jika Tidak Dirumuskan Tolok Ukurnya, Namanya Jargon Politik, Tidak Jelas!

Kompas.com - 18/08/2023, 16:06 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyamakan visi yang tidak dirumuskan tolok ukurnya dengan jargon politik. Menurut Jokowi, kedua hal tersebut sama-sama tidak jelas bentuknya.

Hal tersebut Jokowi sampaikan dalam pidatonya di Hari Konstitusi dan HUT ke-78 MPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Awalnya, Jokowi mengatakan, banyak pihak yang mengeklaim ingin membangun masyarakat yang adil dan makmur.

"Kita ingin menjadi negara yang maju, kita ingin menjadi negara yang sejahtera, semua visi ini benar," ucap Jokowi.

Baca juga: KPA Anggap Pidato Jokowi soal Hilirisasi Pangan untuk Korporasi, Bukan Petani

Namun, Jokowi mengatakan, jika ingin mengeksekusi visi tersebut, harus jelas tolok ukurnya.

Misalnya seperti apa tolok ukur dari majunya sebuah negara sejahter sehingga masyarakat yang adil dan makmur.

"Apakah pendapatan per kapita? Atau indeks pembangunan manusia? Atau tingkat pengangguran? Atau angka kemiskinan? Atau apa? Atau justru semuanya," tuturnya.

Lalu, barulah Jokowi menyamakan visi yang tidak dirumuskan tolok ukurnya seperti jargon politik.

Dia menjelaskan, jargon politik itu tidak jelas bentuknya dan tidak bisa dijabarkan strateginya.

Baca juga: AMAN Sayangkan Pidato Kenegaraan Jokowi Tak Singgung Pengakuan Masyarakat Adat

"Karena visi jika tidak dirumuskan tolok ukurnya, itu namanya jargon politik. Iya, jargon politik. Tidak jelas bentuknya, tidak bisa dijabarkan strateginya, tidak bisa dirumuskan langkah-langkahnya, dan biasanya bisa dipastikan sulit akan terwujud," kata Jokowi.

Maka dari itu, Jokowi menekankan visi besar itu jangan sampai hanya menjadi jargon politik.

Selain itu, visi besar juga jangan mentok sebatas bahasa-bahasa normatif, bahasa yang indah-indah saja, dan yang enak didengar.

"Jangan juga yang hanya di awang-awang. Visi besar itu harus membumi, visi yang taktis, harus jelas tolok ukurnya, harus jelas strategi besar dan strategi teknisnya, harus jelas, harus jelas langkah-langkahnya, harus jelas target waktunya, dan seterusnya dan seterusnya," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Momen Eks Pejabat Bea Cukai Hindari Wartawan di KPK, Tumpangi Ojol yang Belum Dipesan

Nasional
Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Jokowi Bertemu Puan di WWF 2024, Said Abdullah: Pemimpin Negara Harus Padu

Nasional
Menkuham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Menkuham Mengaku di Luar Negeri Saat Rapat Persetujuan Revisi UU MK

Nasional
Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Ekspresi Prabowo Diperkenalkan Jokowi sebagai Presiden Terpilih di WWF Ke-10 di Bali

Nasional
Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Pemerintah Diminta Aktif dan Perketat Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Nasional
4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi 'Lahan Basah' Korupsi

4 Faktor Pemicu Dana Desa Jadi "Lahan Basah" Korupsi

Nasional
Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Bamsoet Sebut Draf PPHN Sudah Tuntas, Bakal Disahkan MPR Periode Berikutnya

Nasional
ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

ICW Ragu Revisi UU Mampu Cegah Korupsi Dana Desa

Nasional
Jokowi Bertemu Elon Musk, Minta Kembangkan Investasi SpaceX, Tesla, dan Boring

Jokowi Bertemu Elon Musk, Minta Kembangkan Investasi SpaceX, Tesla, dan Boring

Nasional
3.425 Jemaah Haji 2024 Bergerak dari Madinah ke Mekkah

3.425 Jemaah Haji 2024 Bergerak dari Madinah ke Mekkah

Nasional
ICW Ungkap Jumlah Kasus Korupsi di Desa Paling Tinggi

ICW Ungkap Jumlah Kasus Korupsi di Desa Paling Tinggi

Nasional
Beratkan Calon Nonpartai di Pilkada, KPU Dilaporkan ke Bawaslu

Beratkan Calon Nonpartai di Pilkada, KPU Dilaporkan ke Bawaslu

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Try Sutrisno: Kalau Mau Merangkul, dari Hati

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Try Sutrisno: Kalau Mau Merangkul, dari Hati

Nasional
ICW Minta Jokowi Tak Ulur Waktu Umumkan Anggota Pansel Capim KPK

ICW Minta Jokowi Tak Ulur Waktu Umumkan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Putusan Sela PTUN Jakarta Perintahkan Dewas KPK Tunda Proses Etik Nurul Ghufron

Putusan Sela PTUN Jakarta Perintahkan Dewas KPK Tunda Proses Etik Nurul Ghufron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com