Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Saya Bukan Ketum Parpol, Tak Berwenang Tentukan Capres-Cawapres

Kompas.com - 16/08/2023, 12:33 WIB
Ardito Ramadhan,
Dian Erika Nugraheny,
Fitria Chusna Farisa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, dirinya bukan ketua umum partai politik. Oleh karenanya, dia tak berwenang untuk menentukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Hal ini dikatakan Jokowi ketika berpidato di hadapan Wakil Presiden, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, para menteri, dan para pejabat negara lainnya dalam Sidang Tahunan MPR 2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Baca juga: Soal Julukan Pak Lurah Jelang Pemilu 2024, Jokowi: Saya Presiden Republik Indonesia!

“Perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah parpol dan koalisi parpol,” kata Jokowi.

“Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya,” katanya.

Jokowi pun menyinggung soal istilah “Pak Lurah” yang belakangan santer ia dengar. Katanya, ketika politisi dan partai politik ditanya soal bakal capres dan cawapres, banyak yang menjawab “Belum ada arahan Pak Lurah”.

Jokowi sempat berpikir siapa sosok “Pak Lurah” yang dimaksud. Belakangan, ia tahu yang dimaksud “Pak Lurah” ternyata adalah dirinya sendiri.

Mantan Wali Kota Solo itu sadar bahwa sebutan “Pak Lurah” merupakan sebuah kode. Namun, Jokowi menegaskan bahwa dirinya bukan seorang lurah.

“Saya bukan lurah. Saya Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.

Jokowi mengaku sadar bahwa sebagai seorang presiden, dirinya harus menanggung risiko untuk dijadikan alibi.

“Walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng,” katanya.

Baca juga: Jokowi: Kaya Sumber Daya Alam Saja Tidak Cukup, Itu Akan Buat Kita Jadi Pemalas

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menyebut bahwa meskipun masa kampanye Pemilu 2024 saat ini belum dimulai, fotonya sudah banyak dipasang di baliho berbagai daerah, disandingkan dengan bakal capres atau bakal cawapres. Meski demikian, Jokowi tak mempersoalkan situasi ini.

“Saya ke Provinsi A eh ada (foto saya), ke Kota B eh ada, ke Kabupaten C ada juga. Sampai ke tikungan-tikungan desa saya lihat, ada juga,” kata Jokowi.

“Tapi, bukan foto saya sendirian, ada di sebelahnya bareng capres. Ya, saya kira menurut saya, juga enggak apa apa, boleh-boleh saja,” lanjut Kepala Negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com