Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kaya Sumber Daya Alam Saja Tidak Cukup, Itu Akan Buat Kita Jadi Pemalas

Kompas.com - 16/08/2023, 11:43 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Presiden Joko Widodo menyatakan, memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) saja tidak cukup bagi Indonesia karena hal itu malah membuat bangsa ini menjadi pemalas.

Hal ini ia sampaikan pada pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

"Kaya SDA saja, kaya sumber daya alam saja tidak cukup, jadi pemilik saja juga tidak cukup karena itu akan membuat kita menjadi bangsa pemalas yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya, tanpa ada nilai tambah, tanpa ada keberlanjutan," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Pendapatan Per Kapita RI Bakal Naik Dua Kali Lipat dalam 10 Tahun

Jokowi tidak ingin Indonesia menjadi bangsa yang seperti itu sehingga pemerintah kini melakukan hilirisasi.

Ia menambahkan, Indonesia harus menjadi negara yang mampu mengolah sumber dayanya, memberikan nilai tambah, dan menyejahterakan rakyat.

"Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisir dampak lingkungan," kata dia.

Baca juga: Tradisi Baju Adat Jokowi di Sidang Tahunan MPR-RI, Unik dan Kaya Makna

Jokowi mengeklaim, pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang membangun pusat persemaian untuk menghutankan kembali lahan pasca-penambangan.

Ia pun menekankan bahwa hilirisasi yang ingin dilakukan bukan hanya pada komoditas mineral, tapi juga nonmineral seperti sawit, rumput laut, kelapa, dan komoditas potensial lainnya.

Hilirisasi yang dikerjakan pemerintah, lanjut Jokowi, juga akan mengoptimalkan kandungan kandungan lokal dan bermitra dengan usaha mikro, kecil, dan menengah, petani, maupun nelayan sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat kecil.

Baca juga: Singgung soal Kode “Pak Lurah”, Jokowi: Sudah Nasib Presiden Dijadikan Tameng

"Upaya ini sedang kita lakukan dan harus terus dilanjutkan. Ini memang pahit bagi para pengekspor bahan mentah. Ini juga mungkin pahit bagi pendapatan negara dalam jangka pendek," kata Jokowi.


"Tapi jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, jika pabrik pengolahannya sudah beroperasi. Saya pastikan Ini akan berbuah manis pada akhirnya. Terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

3 Kriteria Jemaah Haji yang Bisa Dibadalhajikan: Wafat, Sakit dan Gangguan Jiwa

Nasional
Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

Nasional
Kecelakaan Bus 'Studi Tour', Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

Kecelakaan Bus "Studi Tour", Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

Nasional
Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

Nasional
KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

Nasional
Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Nasional
Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Nasional
Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Nasional
Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Nasional
Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Nasional
PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Nasional
Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Nasional
KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com