Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Heran Parpol Bilang Tunggu Arahan Pak Lurah soal Capres-Cawapres, Ternyata...

Kompas.com - 16/08/2023, 11:07 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa ia sempat heran karena banyak partai politik mengaku menunggu arahan dari 'Pak Lurah' terkait sosok yang bakal diusung jadi calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024.

Hal ini ia sampaikan saat mengawali pidato kenegaraannya dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/8/2023).

"Sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol, setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya, 'belum ada arahan Pak Lurah'. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah, sedikit-sedikit kok Pak Lurah?" kata Jokowi.

Namun, pada akhirnya Jokowi menyadari bahwa 'Pak Lurah' adalah julukan bagi dirinya.

Baca juga: Jokowi: Ada yang Bilang Saya Bodoh, Planga-plongo, Firaun, Ndak Apa-apa, Saya Terima

Ia lantas menegaskan bahwa dirinya bukanlah seorang lurah, tapi presiden Republik Indnesia.

"Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Iya, saya jawab saja, saya bukan lurah, saya adalah presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode," kata Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi pun menegaskan bahwa ia tidak ikut campur dalam penentuan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik.

Sebab, hal itu merupakan kewenangan partai politik dan gabungan partai politik, sedangkan dirinya bukanlah ketua umum partai politik maupun ketua koalisi partai.

"Jadi saya ingin mengatakan, itu bukan wewenang saya. Bukan wewenang Pak Lurah, bukan wewenang Pak Lurah sekali lagi," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com