Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jawab Isu Penjegalannya Terkait Pilpres 2024, Anies: Saya Tidak Merasa Dijegal

Kompas.com - 15/08/2023, 22:19 WIB
Singgih Wiryono,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Anies Baswedan menjawab isu penjegalannya dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Anies mengatakan, upaya penjegalan adalah hal normal dalam proses politik.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengibaratkannya sebagai sebuah minimarket yang bersaing mencari pelanggan dengan saling menjegal dan saling menguji.

"Ya itulah sebuah kompetisi, Alfamart sama Indomaret saja kompetisi begitu kok, saling coba menahan, menghentikan," kata Anies dalam acara talkshow di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2023).

Baca juga: Terima jika AHY Jadi Bakal Cawapres Anies, PKS: Tak Punya Sandungan Masalah di Masa Lalu

Ia lantas mengatakan, tidak bisa seorang politikus berharap lawannya menghentikan usaha penjegalan.

Anies juga mengaku tak pernah berkeluh kesah terhadap isu tersebut dan tak pernah merasa dijegal.

"Saya tidak pernah merasa itu dianggap jegal. Justru saya merasa inilah bukti bahwa apa yang kita kerjakan Insya Allah akan mendapatkan simpati dan kepercayaan dari masyarakat," ujarnya.

Baca juga: Anies Disebut Akan Umumkan Bakal Cawapres 18 Agustus, PKS: Lebih Cepat, Lebih Bagus

Diketahui, isu penjegalan Anies agar gagal maju sebagai bakal capres 2024 sempat santer digaungkan oleh KPP.

Isu tersebut dihembuskan Partai Demokrat yang menyebut ada penjegalan Anies sejak 31 Mei 2023.

Hal itu disampaikan Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya yang menyebut isu penjegalan dibahas oleh tiga pimpinan partai Koalisi Perubahan, yakni Demokrat, Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Riefky menjelaskan bahwa para elite dari KPP membahas mengenai upaya penguasa dalam menjegal Anies maju di Pilpres 2024.

Baca juga: Anies Perlu Gelar Konvensi Bacawapres dan Konkretkan Gagasan Genjot Elektabilitas

Adapun Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu hadir dalam pertemuan di pulau pribadi Surya Paloh tersebut.

"Adanya indikasi, upaya penguasa akan melakukan segala cara untuk membuat bacapres Anies Rasyid Baswedan tidak berlayar," ujar Riefky saat dimintai konfirmasi pada 31 Mei 2023.

Riefky mengatakan, pihaknya juga mencium para penguasa berupaya mengganggu tiga partai yang kini mendukung Anies dengan segala cara dan sumber daya.

Meski demikian, Riefky menegaskan bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan akan tetap solid untuk membuat Anies maju di Pilpres 2024.

Baca juga: Peta Kekuatan 3 Poros Politik Terkini: Prabowo Kian Gemuk, Anies di Tengah, Ganjar Posisi Buncit

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com