Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Enggan Disebut Gabung Koalisi KIR, PAN: Kita Kerja Sama Politik 4 Parpol

Kompas.com - 14/08/2023, 11:40 WIB
Singgih Wiryono,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski sudah resmi menyatakan dukungannya kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres) 2024, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno enggan menyebut partainya masuk dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang sudah dibentuk lebih dulu oleh Prabowo.

Dia mengatakan, dukungan PAN yang diberikan kepada Prabowo lebih tepatnya disebut sebagai bentuk kerja sama politik.

"Kita mau koreksi dulu, bukan berarti kita masuk dalam KKIR," kata dia kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin (14/8/2023).

Baca juga: 3 Alasan PAN Dukung Prabowo Jadi Capres 2024

PAN lebih memilih menggunakan istilah yang diberikan kepada Prabowo, yaitu bentuk kerja sama, bukan PAN masuk koalisi yang sudah terbentuk.

"Itu istilah yang digunakan Pak Prabowo betul kemarin, ini kita melakukan kerja sama politik di antara 4 Parpol, itu yang betul," ucapnya.

Adapun alasan PAN memberikan dukungan kepada Prabowo yakni karena partai berlambang matahari itu sudah memberikan mandat pemilihan capres kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Sedangkan Zulkifli Hasan sendiri memberikan pandangan melanjutkan dukungan kepada Prabowo dalam Pilpres 2024 nanti.

Alasannya, PAN sudah memberikan dukungan dalam dua kali Pemilu kepada Prabowo, saat 2014 dan 2019.

Baca juga: 3 Alasan PAN Dukung Prabowo Jadi Capres 2024

Di sisi lain, kata Eddy, akar rumput PAN condong memberikan suara kepada Prabowo untuk pemilihan presiden mendatang.

"Jadi kita memang melihat akar rumput PAN itu menghendaki Pak Prabowo untuk kita usung," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Partai Golkar dan PAN resmi bergabung dengan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Tak hanya menjalin kerja sama politik, mereka juga menyatakan dukungan pencapresan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dalam acara pernyataan dukungan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta,, Minggu (13/8/2023).

Koalisi ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama politik oleh empat ketua umum partai politik masing-masing, yakni Muhaimin Iskandar dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN, dan Airlangga Hartarto dari Golkar, serta Prabowo sendiri.

Baca juga: Soal Deklarasi PAN dan Golkar untuk Prabowo, Ganjar: Itu Hak Mereka, Kita Hormati

Prabowo menyampaikan bahwa dipilihnya tanggal ini tak terlepas sebagai momentum peringatan koalisi Gerindra dan PKB yang telah lebih dulu dibangun persis setahun silam.

"Pada tanggal yang baik ini, 13 Agustus 2023, persis satu tahun tanda tangan kerja sama politik Gerindra dan PKB. Dan satu tahun kemudian kerja sama politik ini diperkuat dua partai bersejarah, partai yang besar," kata Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Bantah Menang Pilpres Akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Nasional
[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com