Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Hamid Awaludin

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia.

Demokrasi dalam Restoran

Kompas.com - 11/08/2023, 10:13 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

APA itu demokrasi? Enteng menjawabnya. Demokrasi ibarat restoran yang menyiapkan menu makanan. Rupa-rupa jenis makanan dengan keragaman rasa tercantum dalam menu.

Makanan-makanan yang tertera di menu tersebut, menggunakan bahan yang berbeda dan proses pembuatannya menempuh metode majemuk. Pengunjung memiliki kebebasan menentukan pilihannya.

Indo Sakka, misalnya, memilih jenis makanan karena penasaran. Maklum, ini kali pertama ia ingin mencoba cita rasa pilihannya.

Ambo Tuwo memilih makanan lain karena sudah pernah mencicipinya dan sesuai selera. Ini namanya pengulangan.

La Matta menentukan pilihannya atas jenis makanan lain, semata-mata karena suasana batinnya seperti itu. Lagian, ia pernah mendengar tetangganya bercerita mengenai lezatnya makanan yang ia pilih.

Ambo Logo, menetapkan pilihan makanannya dengan motif lain lagi. Ia membaca dalam daftar bahwa makanan yang dipilihnya memakai nama yang keren. Lagian, itu makanan yang paling mahal. Ini soal gengsi dan pencitraan.

Mereka itu bersahabat dan datang ke restoran sebagai grup. Duduk semeja. Namun, pilihan makanan berbeda.

Tiap orang memiliki kedaulatan atas dirinya, menetapkan pilihannya. Pemilik restoran tidak bisa dan tidak akan pernah sukses mendesakkan keinginannya kepada para pelanggan untuk memilih makanan yang hendak dipromosi. Ini soal selera.

Ya, begitulah analogi hidup berdemokrasi.

Saya sontak bereaksi tatkala melihat penampilan seorang menteri melalui media sosial. Dengan berapi-api, sinisme tinggi serta sarat dengan gertakan dan intimidasi, Pak Menteri mengatakan:

Hati-hati semua yang merasa mau jadi presiden. Tingkat kepuasan rakyat pada Presiden Jokowi mencapai 82 persen. Makanya, siapa yang mau jadi presiden mengganti Jokowi, harus sejalan dan sehaluan dengan Jokowi.”

Luar biasa memang kualitas pejabat negeri ini.

Dalam kehidupan demokrasi, tidak boleh ada orang super yang mendesakkan kehendak. Tidak boleh ada orang yang dianggap keramat dan mutlak diikuti kemauannya. Yang berkuasa dan berdaulat adalah rakyat sebagai pemilih.

Di lain tempo, seorang menteri lain berujar, siapa pun yang mengganti Jokowi ke depan, tidak usah macam-macam membuat program. Ikuti dan teruskan saja apa yang telah dirintis dan dilakukan Jokowi.

Lagi-lagi, kualitas pejabat negeri ini, dalam kehidupan berdemokrasi, sungguh-sungguh patut tidak memperoleh tepuk tangan.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com