Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Aher, AHY, Khofifah, Yenny, hingga Susi Pudjiastuti Punya Peluang Jadi Cawapres Anies

Kompas.com - 01/08/2023, 18:28 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengungkap sejumlah nama tokoh yang berpeluang menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) untuk mendampingi bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

Mereka adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), eks Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, hingga putri Presiden ke-4 Gus Dur Yenny Wahid.

"Selalu saya katakan, Mas AHY punya peluang, tetapi kami PKS Kang Aher juga punya peluang. Tetapi belakangan, Mbak Yenny, Mbak Khofifah, atau Mbak Susi punya hak juga," ujar Mardani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/8/2023).

Baca juga: Nasdem Minta Anies Pilih Bacawapres yang Bawa Kemenangan, Bukan karena Punya Partai

Mardani menambahkan, nantinya Anies akan menentukan cawapres yang akan mendampinginya. PKS pun ingin agar cawapres Anies segera diumumkan.

"Kita maunya lebih awal, lebih baik. The sooner, the better," ucapnya.

Dia menambahkan, PKS akan mendukung keputusan Anies terkait penentuan cawapres, termasuk ketika AHY yang dipilih. Akan tetapi, dia berharap sosok cawapres yang dipilih dikomunikasikan dengan tiga partai pendukung Anies, yaitu PKS, Partai Nasdem dan Partai Demokrat.

"Ya selama itu sudah dikomunikasikan, saya yakin Mas Anies itu bijak," imbuh Mardani.

Usulan Nasdem

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali meminta bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, menentukan pendampingnya sesuai kriteria yang sudah ditentukan.

Ia tak ingin Anies hanya memilih bakal calon wakil presiden (bacawapres) karena figur tersebut merupakan sosok pimpinan partai politik (parpol).

Baca juga: Pesan Kekompakan dalam Persaingan 3 Bakal Capres: Anies, Ganjar, dan Prabowo

“Seseorang dipilih sebagai cawapres bukan pertimbangannya karena mempunyai partai. Bukan pertimbangannya Anies bisa maju saja,” ujar Ali dalam keterangannya, Selasa (1/8/2023).

Bagi Ali, Anies tak boleh memilih figur bacawapres hanya agar dapat memenuhi syarat presidential threshold supaya bisa menjajaki Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Lebih dari itu, semestinya bacawapres dipilih karena bisa membawa kemenangan.

Ali khawatir jika Anies memilih figur karena memiliki parpol, maka sangat mungkin parpol itu balik badan jika pemimpinnya tak ditunjuk menjadi bakal RI-2 dari KPP.

“Maka itu pengingkaran terhadap komitmen koalisi karena sejak awal koalisi ini sudah disepakati setara. Tidak ada ketua kelasnya,” sebut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com