Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Pondok Pesantren Beri Edukasi untuk Cegah Polarisasi Jelang Pemilu

Kompas.com - 10/08/2023, 10:52 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta pondok pesantren untuk mengedukasi masyarakat dan santrinya agar tidak menyebabkan perpecahan dan polarisasi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal ini disampaikan Ma'ruf Amin saat berkunjung ke Pondok Pesantren Annuqayah, Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep, Rabu (9/8/2023).

"Nah ini biasanya pesantren itu justru mengarahkan masyarakat dan santrinya supaya tidak terjadi polarisasi, tidak terjadi pembelahan,” kata Ma'ruf Amin dikutip dari siaran pers, Kamis (10/8/2023).

Ia mengatakan, peran pesantren menjadi penting dalam edukasi ini karena dalam Islam terdapat prinsip tentang cinta Tanah Air yang diajarkan oleh para ulama kepada masyarakat dan santri.

Baca juga: Kawal Pemilu 2024, Polri Gelar Operasi Mantap Brata hingga Bentuk Satgas Anti Politik Uang

Menurut Ma'ruf, peran pesantren dalam politik nasional itu tidak hanya berlaku pada momentum pemilu, tetapi juga sepanjang masa.

"Prinsip yang dibangun, pesantren itu kan memiliki prinsip mencintai Tanah Air menjadi bagian dari iman. Bagaimana pesantren itu menjaga Tanah Air supaya tidak terjadi hal-hal yang (tidak diinginkan), apa namanya benturan,” ujarnya.

Selain itu, kata Ma'ruf Amin, pondok pesantren juga punya fungsi untuk mengedukasi publik tentang bagaimana memilih pemimpin yang baik serta dapat membawa kebaikan bagi bumi dan masyarakat.

“Dalam memilih itu sudah punya garisnya bahwa pesantren itu harus memilih yang terbaik dari yang baik, ya yang memiliki kelebihan. Yang kedua itu, memiliki kelayakan. Yang ketiga, yang paling maslahat. Ini paling tidak memiliki tiga kriteria,” kata Ma'ruf Amin.

“Karena kalau ada yang unggul, afdol, sedangkan milih yang tidak unggul itu tidak boleh, itu ada hadisnya," ujar mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia itu melanjutkan.

Baca juga: Serahkan Urusan Usia Capres-Cawapres ke MK, Wapres: Pertimbangkan Baik dan Buruknya

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com